Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
INDONESIA mendorong penghapusan utang bagi negara berkembang dan miskin. Konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 diharapkan bisa segera memutuskan restrukturisasi utang untuk mempercepat pemulihan ekonomi global dan khususnya bagi negara miskin.
"Akibat pandemi, total utang yang dimiliki negara berkembang dan miskin mencapai US$ 12,9 miliar sejak tahun lalu," ujar Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan Wempi Saputra, Selasa, (15/11).
Ada sekitar 48 negara miskin yang sudah mendapat keringanan penundaan pembayaran utang. Namun, jelas Wempi, perlu diingat penundaan bukanlah solusi, sebab utang tersebut masih ada dan harus diselesaikan.
Indonesia sebagai Presidensi G20, kata Wempi, menjadi fasilitator bagi negara-negara miskin agar bisa mendapat solusi terhadap pembayaran utangnya. Indonesia memainkan peran aktif sebagai Presidensi G20, memberi dukungan penuh dan sangat intens membawa pesan penyelesaian utang ini.
Pandemi yang berkepanjangan telah menyebabkan kontraksi perekonomian pada sejumlah negara terutama bagi negara miskin. Tekanan inflasi yang tinggi, perlambatan ekonomi telah menyebabkan Zambia, Chad dan Etopia mengalami kesulitan untuk membayar utangnya.
Ketiga negara ini sedang menjalani program penyelesaian utang atau disebut common framework for debt treatment. Ketiganya menjadi proyek percontohan untuk penyelesaian utang bagi negara miskin.
"Bila ini berhasil, maka program ini bisa diberlakukan bagi negara lainnya," papar Wempi yang juga menjabat sebagai Executive Director World Bank itu.
Selain masalah utang, Indonesia juga mendorong negara-negara maju untuk membantu pembangunan infrastruktur di negara miskin, misalnya melalui peningkatan kapasitas.
Krisis global yang telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian semua negara, semakin menyulitkan negara miskin untuk membangun infrastrukturnya.
Tantangan Indonesia sebagai Presidensi G20, tidaklah mudah ditengah-tengah kondisi dunia yang cukup kompleks. Geopolitik yang berimbas kepada ketidakpastian perekonomian, terjadinya krisis pangan dan energi, hingga sebagian negara miskin tidak mampu membayar kewajibannya.
Hampir seluruh kepala negara anggota G20 menghadiri pertemuan penting ini, untuk bersama mencari solusi bagi pemulihan ekonomi. Menurut Wempi, ada banyak negara yang ingin melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo. (OL-8)
NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Rabu (24/7) ditutup melemah terbatas di tengah pasar mencermati utang pemerintah Indonesia.
INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (24/7) sore ditutup turun mengikuti pelemahan bursa saham kawasan Asia dan global. IHSG ditutup melemah 51,10 poin.
Meskipun pemerintah masih memberlakukan kebijakan AA, ada data yang menunjukkan pertumbuhan belanja pemerintah masih cukup tinggi bahkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan 2023.
Peningkatan utang di tengah menurunnya pendapatan negara akan berdampak pada investment rating Indonesia
Apindo khawatir utang pemerintah bisa melonjak hingga Rp10 ribu triliun jika wacana Prabowo Subianto menaikkan rasio utang mencapai 50% dari produk domestik bruto (PDB) terealisasi.
Biaya utang Indonesia saat ini dinilai terlampau besar
Deklarasi Menteri Keuangan G-20 menyerukan penerapan perpajakan progresif. Mereka menekankan agar orang superkaya memenuhi kewajiban pajak secara adil.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) akan mencoba memulai bermalam dan bekerja dari Istana di Ibu Kota Negara, Nusantara. Hal ini dilakukan sembari memantau persiapan untuk upacara 17 Agustus nanti.
Pemerintah Indonesia dan Belanda tengah membahas kemungkinan kerja sama melalui pertukaran informasi dan praktik terbaik dalam manajemen tenaga kerja.
Indonesia mengusulkan tiga praktik baik mengenai program penghapusan kemiskinan ekstrem dalam wadah kebijakan pada The Global Alliance Against Hunger and Poverty (GAAHP).
Pendekatan holistik penting dilakukan, mengingat saat ini dukungan warga dunia terhadap kemerdekaan Palestina terus bertambah, termasuk masyarakat sipil dan kampus.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved