Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PRESIDEN Joko Widodo menyambut baik inisiatif Regional Payment Connectivity, sebuah sistem pembayaran lintas batas di ASEAN.
Melalui kebijakan itu, warga negara Indonesia akan bisa melakukan transaksi dengan mudah di negara-negara Asia Tenggara, dan sebaliknya. Mereka hanya perlu menggunakan QRIS yang sudah terhubung dengan sistem serupa yang dimiliki negara-negara ASEAN.
“ASEAN telah selangkah lebih maju dibadingkan negara-negara lain dalam implementasi interkoneksi pembayaran lintas batas. Seperti kerja sama QR cross border antara Indonesia dan Thailand, serta interkoneksi fast payment antara Singapura dan Thailand,” ujar Jokowi di Bali, Senin (14/11).
Ia pun meminta kebijakan tersebut dapat diformalkan, sebagai wujud konkret implementasi dari G20 Roadmap for Enhancing Cross Border Payment.
Baca juga: Blended Finance Tingkatkan Akses Sumber Pembiayaan
Inisiatif tersebut, ucap Presiden, harus terus diperluas hingga ke tingkat global karena kemudahan akses pembayaran akan memberi dampak besar bagi ekonomi.
“Khususnya sektor pariwisata, perdagangan, dan UMKM sehingga akan mendorong akselerasi pemulihan ekonomi yang lebih kuat dan inklusif,” tutur mantan wali kota Surakarta itu.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menegaskan transformasi ekonomi digital, terutama di sektor keuangan merupakan prioritas bersama.
Di Indonesia, berbagai langkah terobosan sistem pembayaran juga telah dilakukan sejak lama yaitu melalui pengembangan QRIS, BI FAST, Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) dan tim percepatan perluasan digitalisasi daerah.
“Semua itu adalah kunci mewujudkan ekonomi berkelanjutan yang sangat bermanfaat bagi pemulihan ekonomi supaya bisa bertumbuh lebih kuat, inklusif dan kolaboratif,” tandasnya. (P-5)
Deklarasi Menteri Keuangan G-20 menyerukan penerapan perpajakan progresif. Mereka menekankan agar orang superkaya memenuhi kewajiban pajak secara adil.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) akan mencoba memulai bermalam dan bekerja dari Istana di Ibu Kota Negara, Nusantara. Hal ini dilakukan sembari memantau persiapan untuk upacara 17 Agustus nanti.
Pemerintah Indonesia dan Belanda tengah membahas kemungkinan kerja sama melalui pertukaran informasi dan praktik terbaik dalam manajemen tenaga kerja.
Indonesia mengusulkan tiga praktik baik mengenai program penghapusan kemiskinan ekstrem dalam wadah kebijakan pada The Global Alliance Against Hunger and Poverty (GAAHP).
Pendekatan holistik penting dilakukan, mengingat saat ini dukungan warga dunia terhadap kemerdekaan Palestina terus bertambah, termasuk masyarakat sipil dan kampus.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved