UU Tax Amnesty akan Diberlakukan Sembilan Bulan

SETELAH dua kali tertunda, RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akhirnya menjadi beleid yang akan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR, hari ini.

"Besok (hari ini) dilanjutkan ke tingkat paripurna," kata Ketua Komisi XI DPR Ahmadi Noor Supit, kemarin.

Apabila RUU Pengampunan Pajak disahkan menjadi UU, kebijakan itu akan berlaku sejak 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 atau selama sembilan bulan.

Sebelumnya, pemerintah mengusulkan penerapan tax amnesty selama enam bulan sejak RUU disahkan.

Menkeu Bambang Brodjonegoro mengungkapkan secara prinsip pemerintah telah mencapai kesepahaman dengan Panja Tax Amnesty Komisi XI DPR.

"Kami berharap kesepahaman itu tetap sampai paripurna."

Kemarin, sejumlah elite PDIP menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan.

Mereka ialah Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey, Wakil Ketua Fraksi PDIP di DPR Hendrawan Supratikno, serta Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

"Kami menyampaikan sikap dalam paripurna. Mestinya tax amnesty menjadi bonus APBN, tidak masuk APBN-P. Presiden sudah siapkan lengkap data penerimaan negara dan tax amnesty," ujar Olly.

Namun, Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan sikap Fraksi PDIP terkait dengan APBN-P dan tax amnesty sudah sama dengan pemerintah.

Fraksi Partai NasDem menilai pengampunan pajak merupakan inisiasi yang tepat untuk meningkatkan likuiditas di dalam negeri.

Hanya, juru bicara Fraksi Partai NasDem Donny Imam Priambodo mengingatkan pemerintah perlu gencar melakukan sosialisasi setelah RUU Pengampunan Pajak disahkan.

Pengamat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Fithra Faisal Hastiadi berharap pemerintah menerima multiplier effect dengan tax amnesty.

"Berpotensi memberi sumbangan sekitar Rp165 triliun pada APBN. APBN kita bisa lebih sehat secara fiskal karena ada anggaran 30% untuk membangun infrastruktur. Selain itu, kebijakan pengampunan pajak memperbaiki iklim investasi sehingga usaha pemerintah menggandeng pihak swasta semakin efektif," ungkap Fithra.