Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PT Pos Indonesia (Persero) menyalurkan BLT BBM dari Kementerian Sosial kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di 37 provinsi. Penyaluran BLT BBM
"Per 24 Oktober tersalurkan 98,57 persen, atau 20.348.155 KPM dari total 20.650.000 KPM. Tersisa 301 ribu KPM, sebagian besar gagal salur yaitu sudah dilakukan penyaluran namun terkendala tidak ditemukan alamat, pindah rumah, atau KPM meninggal,” kata Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia, Haris Husen dalam keterangannya, Selasa (25/10/2022)
Terhadap KPM yang gagal salur, PT Pos Indonesia tetap akan melakukan penyaluran ulang demi memastikan keberadaan KPM tersebut.
“Kami masih punya dua minggu untuk menyelesaikan yang gagal salur. Ini untuk memastikan validitas data. Caranya bekerja sama dengan TKSK karena mereka yang paling tahu keberadaan KPM, juga berkoordinasi dengan aparat desa, setempat. Kemudian, memperbanyak petugas juru bayar,” katanya.
Penyaluran BLT BBM yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia menuai apresiasi dari Presiden Joko Widodo. Hal ini membuktikan kinerja PT Pos Indonesia baik.
“PT Pos Indonesia berhasil menjalankan amanah menyalurkan bantuan tepat waktu, dan mendapatkan apresiasi baik dari Presiden. Kami percaya kemampuan ini akan kami tingkatkan, ditambah dengan digitalisasi, Pos Indonesia menyediakan dashboard yang realtime dapat dilihat langsung oleh stakeholder yang membutuhkan data,” kata Haris
“Kami juga menyalurkan bantuan tepat sasaran dengan by name, by address melalui penggunaan face recognition yang terhubung dengan server Dukcapil. Kita tambahkan foto geotagging untuk memastikan pemutakhiran data KPM,” ucap Haris, menambahkan.
Menjelang penyaluran BLT BBM tahap 2, Haris mengungkapkan PT Pos Indonesia telah menyiapkan sejumlah strategi agar penyaluran berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
“Kita banyak sekali pelajaran dari penyaluran tahap 1. Terkait dengan jangkauan KPM di daerah 3T, kami memiliki pengalaman beberapa pulau butuh waktu khusus karena lokasi yang jauh, terkendala jadwal reguler transportasi, dan faktor cuaca. Kami melakukan evaluasi dan perbaikan agar ke depan dapat menyelesaikan tepat waktu, yaitu penyaluran di daerah 3T dilakukan lebih dulu, berkoordinasi dengan TNI/Polri untuk peminjaman fasilitas kapal menuju pulau lokasi KPM, berkoordinasi dengan tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat,” katanya.
Tak hanya itu, untuk mempercepat proses penyaluran BLT BBM, PT Pos Indonesia juga menambah jumlah petugas juru bayar.
“Menambah petugas menjadi strategi untuk mengejar pembayaran tepat waktu. Kami menggunakan bantuan tenaga mahasiswa, pemuda Karang Taruna setempat, dan kelompok masyarakat tertentu,” tuturnya.
Selain dipercaya Kementerian Sosial menyalurkan BLT BBM, PT Pos Indonesia juga siap menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
“Kami dipercaya Kemenaker menyaluran BSU kepada 3,7 juta penerima. Saat ini kami masih berkoordinasi dengan Kemenaker terkait juknis penyaluran, karena memang berbeda dengan penyaluran BLT BBM maupun bansos sembako. Kami akan berkoordinasi dengan perusahaan tempat penerima bekerja,” ujar Haris
Kehadiran PT Pos Indonesia sebagai mitra Kemenaker dalam menyalurkan BSU menambah nilai kompetensi PT Pos Indonesia di bidang jasa keuangan. “BSU ini menambah kapabilitas kami. Kami punya kompetensi mengantarkan hingga ke pelosok, punya kompetensi melayani jasa keuangan masyarakat khususnya masyarakat desa,” katanya.
Terus diberikan kepercayaan untuk menyalurkan beragam bantuan dari kementerian, PT Pos Indonesia tak lantas jemawa. PT Pos Indonesia tak lelah melakukan evaluasi dan perbaikan, juga inovasi dan beragam terobosan.
“Kalau secara kapailitas, kami terus mengembangkan kemampuan tim unttuk menyalurkan bantuan tepat waktu dan tepat sasaran. Secara teknologi kami terus memperbaiki dashboard kami sehingga bisa semakin realtime dan membantu monitoring eksekusi penyaluran,” ucapnya.
“Kami adalah pilihan utama sebagai mitra dalam penyaluran bantuan,” kata Haris, menambahkan.
Penyaluran BLT BBM senilai Rp300 ribu dan bansos sembako Rp200 ribu disambut suka cita KPM di Bandung, Jawa Barat. Terlebih, mereka juga menerima Bantuan Modal Kerja (BMK) dari Presiden senilai Rp1,2 juta.
Salah satunya adalah Nani Sadiah, KPM dari Kelurahan Dunguscariang, Bandung, Jawa Barat. Perempuan yang sehari-hari berjualan minyak keliling itu bahagia menerima bantuan modal.
“Saya sangat merasa terbantu sekali dengan BLT BBM Rp300 ribu, bansos sembako Rp200 ribu, dan bantuan (BMK) dari Presiden Rp1,2 juta. Uangnya akan digunakan untuk modal usaha berjualan minyak keliling,” kata Nani.
Nani pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan pemerintah atas pemberian bantuan tersebut. "Saya ucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi, semoga bantuannya berkah, semoga Pak Presiden sehat selalu, dan sejahtera. Amin," katanya. (OL-13)
Baca Juga: Mensos Tegaskan Pemerintah Terus Upadate Data BLT BBM
PEMERINTAH Desa (Pemdes) Cawas, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa 2024 kepada warga lansia dan miskin ekstrem.
AHLI dari kubu AMIN, Faisal Basri, menyebut bantuan langsung tunai (BLT) El Nino hanya untuk mendongkrak perolehan suara pasangan capres dan cawapres tertentu.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Pangan sebesar Rp600 ribu akan cair di bulan Ramadan.
BANYAK faktor yang mendukung bahwa kemiskinan ekstrem masih sulit untuk ditekan hingga 0% pada tahun ini seperti yang ditargetkan pemerintah
Pengamat menyebut kemiskinan ekstrem 0% tahun ini sulit tercapai, meski anggaran bansos termasuk BLT dan bantuan beras sudah digelontorkan.
Pemberian bantuan langsung tunau (BLT) dan bantuan cadangan pangan beras diharapkan bisa menekan tingkat inflasi.
Pemberian BLT hari ini merupakan kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) 2022 lalu.
Kementerian Keuangan yang telah melakukan pembayaran dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) Periode Triwulan III Tahun 2022 sebesar Rp98,77 triliun (termasuk pajak).
Muhammad Rudi menjelaskan dalam penyaluran BLT BBM, Pemko Batam menggandeng PT Pos Indonesia karena percaya dengan kinerja BUMN tertua ini dalam menyalurkan bantuan.
PT Pos Indonesia mengejar waktu penyaluran BLT BBM tahap 2, PKH, dan bansos sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) tidak melebihi target yang ditetapkan Kemensos.
Alokasi BLT BBM, PKH, Bansos Sembako di Lumajang sebanyak 89.167 keluarga penerima manfaat (KPM). Saat ini, realisasi penyaluran sudah 98,5 persen,
Menurut Nindy, bantuan yang direalisasikan pemerintah dalam bentuk tunai itu akan mampu menjaga daya beli masyarakat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved