Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat mengalami surplus sebesar Rp60,9 triliun, atau 0,33% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga September 2022.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kondisi surplus anggaran ini lebih rendah dibanding capaian bulan sebelumnya. Namun, itu jauh lebih baik bila dibandingkan dengan periode yang sama di 2021.
"Kinerja APBN September ini tetap positif dan terkendali, ditopang pendapatan yang sangat baik. Sementara belanja negara juga tumbuh dan perlu diakselerasi," ujar dia dalam konferensi pers, Jumat (21/10).
Hingga September 2022, pendapatan negara tercatat mencapai Rp1.974,7 triliun, atau tumbuh 45,7% dari kinerja di periode yang sama di 2021. Torehan tersebut, kata Sri Mulyani, menggambarkan pemulihan ekonomi nasional yang tetap terjaga dan masih tingginya harga komoditas unggulan.
Pendapatan negara tersebut berasal dari realisasi penerimaan pajak Rp1.310,5 triliun yang naik 54,2% dari periode yang sama di 2021. Lalu penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat mencapai Rp232,1 triliun, naik 26,9% dari September tahun lalu.
Baca juga: SAS Institute Dorong Pesantren Terlibat Transformasi EBT
Tumbuhnya pendapatan negara itu juga tak hanya mengindikasikan penyehatan APBN, tapi juga menunjukkan bahwa instrumen fiskal negara itu dapaf menjadi bantalan di tengah dinamika global.
Sementara belanja negara tercatat mencapai Rp1.913,9 triliun, atau hanya 61,6% dari alokasi belanja tahun ini yanh sebesar Rp3.106,4 triliun. Belanja negara ini berasal dari realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) yang mencapai Rp674,4 triliun, atau 71,3% dari alokasi.
Kemudian belanja noj K/L hingga September 2022 tercatat mencapai Rp686,8 triliun, atau 50,7% dari pagu. Sementara Transfer Dana ke Daerah telah terealisasi sebesar Rp552,6 triliun, atau 68,7% dari alokasi anggaran tersedia.
Sri Mulyani mengatakan, kinerja belanja ini masih harus diakselerasi dan didorong di sisa tahun ini. Hal tersebut ditujukan agar ada dorongan lebih bagi perekonomian dalam negeri. "Kinerja investasi juga diupayakan maksmimal untuk mendukung pemulihan ekonomi dan masyarakat," terang dia. (OL-4)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengumumkan bahwa negara ini kini tidak hanya mencapai swasembada pangan, tetapi juga mulai mengekspor surplus unggas dan telur
INDONESIA kembali mencatatkan surplus perdagangan pada Juni 2024. Namun nilai surplus di bulan keenam tahun ini menjadi yang paling rendah dalam empat bulan terakhir, yakni US$2,39 milar.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali membanggakan neraca perdagangan nasional yang terus menunjukkan tren positif. Surplus selama 48 bulan menurutnya patut diapresiasi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga April 2024 masih mencatatkan surplus senilai Rp75,7 triliun, setara 0,33% dari PDB
Surplus akan sehat jika faktor pendorongnya dari peningkatan ekspor. Sekarang, ekspor kita justru turun dan bisa surplus karena impor turun lebih tajam.
Surplus neraca dagang tak selalu berdampak langsung pada kondisi perekonomian. Apalagi jika surplus tersebut terjadi karena penurunan kinerja baik dari sisi ekspor maupun impor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved