Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta setiap daerah untuk berkonsentrasi pada sektor prioritas yang menjadi keunggulan. Hal ini penting untuk mendorong investasi yang menciptakan lapangan kerja baru di wilayah tersebut.
“Arahkan sektor-sektor dari setiap daerah tersebut untuk mendukung target hilirisasi ekonomi,” pungkas Ma’ruf di Jakarta, Rabu (12/10).
Pihaknya juga meminta Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Investasi/BKPM, serta pemerintah daerah, agar membuat peta potensi investasi yang dipandang penting sebagai panduan teknis informasi dan promosi bagi investor.
Baca juga: November, Jokowi-Xi Jinping akan Lakukan Tes Dinamis Kereta Cepat
“Buat peta potensi investasi daerah yang komprehensif. Peta potensi ini penting sebagai panduan teknis, informasi dan promosi bagi para investor,” imbuhnya.
Ma'ruf turut menekankan pentingnya memperkuat kelembagaan dan tata kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sebagai garda terdepan dan motor penggerak kemudahan perizinan di daerah.
“Perkuat komitmen memberikan pelayanan terbaik untuk investasi. Saya berharap gubernur/bupati/wali kota mendukung penguatan kelembagaan, SDM dan tata kelola DPMPTSP,” kata Ma'ruf.
Baca juga: Bahlil: Rp584 Triliun Investasi yang Mangkrak Sudah Diselesaikan
Dirinya mengharapkan adanya pemerataan investasi di seluruh lapisan masyarakat sebagai kunci pencapaian kemakmuran bangsa Indonesia. “Investasi harus dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, semua wilayah, dan melibatkan pekerja lokal,” sambungnya.
Pada kesempatan itu, Ma’ruf memberikan apresiasi kepada Kementerian Investasi/BKPM yang berusaha mewujudkan keseimbangan nilai investasi di seluruh daerah di Indonesia.
“Kementerian Investasi/BKPM telah berjuang mewujudkan keseimbangan nilai investasi antara investasi asing dan domestik, Jawa dan Luar Jawa, kolaborasi usaha besar dan UMKM, serta keterlibatan tenaga kerja lokal,” tutup dia.(OL-11)
PEMERINTAH seharusnya menekankan netralitas di pilkada tidak hanya pada penyelenggara pemilu tapi juga kepada aparatur dan pemerintah daerah serta seluruh penjabatnya.
BNPB meminta pemerintah daerah dan masyarakat mengantisipasi kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah pegunungan dan tempat pemrosesan akhir (TPA).
MENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebut sebanyak 19 ribu lebih situs milik pemerintah pusat hingga daerah disusupi iklan judi online (judol).
DKI Jakarta jadi satu-satunya daerah dengan tata kelola pemerintahan berkategori baik
PENGAMAT Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) baru 41 persen
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menilai pemerintah untuk tidak berat sebelah dalam memberikan instruksi pada pemerintah daerah (pemda) terkait penggunaan barang dalam negeri
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada empat hal krusial ketika mulai menjadi Kepala Negara nantinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved