Perluas Kerja Sama Transisi Energi, Suharso Monoarfa Terima Menteri Prancis

KERJA sama Ekonomi pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi sangat digalakkan, tak terbatas pada negara tertentu. Hal mana menunjukkan bahwa RI menganut prinsip "Bebas Aktif".

Oleh karena itu, pekan lalu, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa kedatangan tamu Menteri Perdagangan Luar Negeri Prancis Oliver Becht sebagai mitra strategis dalam kerja sama bidang transisi energi.

Kedatangan ini dalam rangka memperdalam kerja sama sebelumnya antara kedua belah negara melalui hibah untuk mempromosikan pembangunan rendah karbon yang terdiri dari studi tentang efisensi energi pada industri dan transportasi serta transportasi hijau.

Karena nya, percepatan transisi energi merupakan salah satu prioritas pemerintahan Presiden Jokowi, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2040 terutama dalam pembahasan pembangunan rendah karbon. 

Pada kesempatan tersebut, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa juga mengajak mitra nya Oliver Becht untuk memperluas kerja sama dalam ekonomi biru, untuk memanfaatkan potensi ekonomi biru kedua negara secara optimal.

Ketua Nasional Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis) Sugiyanto mengapresiasi langkah kinerja yang dilakukan Suharso Monoarfa menjalin kerjasama ekonomi yang tidak terbatas pada negara tertentu. Apalagi Presiden Jokowi juga sedang menggalakan kebangkitan ekonomi nasional.

Baca juga: Butuh Kerangka Terpadu Selaraskan Pencapaian SDGs

"Langkah kinerja Suharso Monoarfa harus diapresiasi. Yang dilakukan Suharso Monoarfa sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi untuk meningkatkan ekonomi," ujar Sugiyanto di Jakarta, Kamis (29/9).

Pria yang akrab disapa SGY ini menyarankan agar Suharso melakukan evaluasi konstruktif dari skala prioritas perencanaan pembangunan nasional guna memperkuat posisi Bappenas. Bappenas jangan hanya menjadi lembaga yang hanya mengerjakan proyek-proyek jangka pendek.

SGY juga meminta Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar keputusan-keputusan politik perencanaan pembangunan dan bukan berdasar pada janji-janji politik agar sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945.

Pekerjaan utama Bappenas sebagai tangki pemikir (think thank) negara dalam hal yang mendesak adalah menyelesaikan konflik UU yang berlaku saat ini, termasuk menegaskan Sistem Ekonomi Nasional yang bukan kapitalisme dan komunisme. (RO/OL-09)