Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Joko Widodo menunjuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa sebagai koordinator pelaksana pada Dewan Pengarah Nasional untuk pencapaian sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Nasional Tahun 2024.
Tim dibentuk karena berdasarkan dekade aksi (Decade of Action), pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah memasuki tahun ke-10.
Adapun landasan dari penunjukan ini adalah Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 13 September 2022.
Secara umum, Presiden Joko Widodo membentuk tim koordinasi nasional untuk mengejar target SDGs 2024.
Di dalamnya ada empat organ, pertama yaitu Dewan Pengarah Nasional langsung diketuai Presiden Joko Widodo dan Suharso Monoarfa sebagai koordinator.
Baca juga: Pengamat: Suharso Dinilai Loyal dan Berperan Selamatkan PPP
Lewat Perpres ini, Presiden Joko Widodo juga memberi Suharso Monoarfa dua tugas. Pertama menyusun dan menetapkan pemutakhiran Peta Jalan SDGs Tahun 2017-2030.
Kedua, mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan Rencana Aksi Nasional SDGs sampai dengan Tahun 2024.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Kebijakan Publik dan Dekan FEB Universitas Prof Dr Moestopo Dr.Usmar menyatakan apa yg diputuskan oleh Presiden dalam memilih Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa sudahlah tepat.
Pasalnya Suharso Monoarfa merupakan seorang dengan figur visioner ke depan, berbasis kan pada etos kerakyatan yang kuat. Apalagi ini merupakan tahun ke 10 dari pembangunan berkelanjutan yang sangat membutuhkan arah dan fokus yang kuat.
"Tanpa itu, bisa salah sasaran dan akan membuang waktu serta enerji yang percuma," jelas Usmar dalam keterangan pers, Minggu (25/9). .
Penunjukan ini secara politis juga memberi sinyal bahwa Presiden Joko Widodo tak terpengaruh atas konflik internal PPP, di mana Suharso Monoarfa di kudeta secara tak etis.
"Presiden Jokowi tetap melihat bahwa kinerja dan performa Suharso Monoarfa masih dalam posisi terbaik," jelasnya. (RO/OL-09)
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) merespons pernyataan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang menyebut sekitar 46 persen penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran
ANALIS Utama Ekonomi Politik dari Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) Reyhan Noor menilai pelaksanaan program yang kurang tepat tak semata kesalahan dari satu pihak.
PPP dinyatakan tak lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen pada Pileg 2024.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit mempertanyakan fungsi perencanaan dan penajaman kegiatan pembangunan yang diagendakan pemerintah, Bappenas
Masih banyak program yang tak sesuai dengan perencanaan dan meleset jauh dari target. Salah satu yang ia soroti ialah pembelian motor trail untuk program revolusi mental.
Pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk membahas kembali terkait kebijakan Tapera.
THARIQ Halilintar dan Aaliyah Massaid melangsungkan pernikahan di Hotel Raffles, Jakarta Selatan pada Jumat (26/7). Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Indonesia mengecam dibunuhnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, dengan serangan rudal yang ditembakkan drone di kediamannya di Teheran, Iran.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penyelenggaraan sidang kabinet perdana di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana.
Presiden Joko Widodo menekankan bahwa transformasi digital khususnya di bidang ekonomi dan keuangan adalah hal yang sangat krusial.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Jokowi telah memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum HUT Ke-79 RI. Kehadiran Presiden Jokowi di IKN sekaligus mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved