Pemuda Katolik Dorong Penambahan Anggaran untuk BP2MI

BADAN Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2021. Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik Stefanus Asat Gusma mengapresiasi capaian tersebut.

“Predikat WTP ini merupakan bukti bahwa selama ini BP2MI bekerja serius menyelesaikan berbagai persoalan yang sangat kompleks terkait pelindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI),” ujarnya.

Menurutnya, kinerja BP2MI layak diapresasi. Lembaga itu mampu membuktikan bahwa negara tidak absen dalam memberikan perlindungan pada pekerja migran.

“Kiprah dan langkah-langkah yang diambil BP2MI, kami sudah melihat secara langsung bagaimana bentuk perlakuan sebuah lembaga negara kepada pekerja migran yang notabene merupakan pahlawan devisa," tambahnya.

Meski demikian, Gusma mengungkap adanya persoalan dalam anggaran untuk BP2MI. Ia menilai alokasi anggaran BP2MI masih relatif kecil dibandingkan dengan cakupan tugas pokok fungsi dan tanggung jawab yang diemban BP2MI.

"Anggaran tahunan BP2MI selama ini kecil, jika dibandingkan dengan tugas dan tanggung jawab BP2MI menjaga dan melindungi pekerja migran Indonesia di seluruh dunia, apalagi dalam memerangi sindikasi PMI ilegal yang sangat masif," tegas Gusma.

Oleh karena itu, Pemuda Katolik mendorong agar pemerintah mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk BP2MI.

"Pemuda Katolik mendorong agar BP2MI mendapatkan penambahan anggaran, mengingat anggaran tahun 2021 hanya Rp316 miliar, tahun 2022 hanya Rp304 miliar, dan rata-rata BP2MI memperoleh anggaran sekitar Rp300 miliar per tahunnya," pungkasnya. (OL-8)