Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Keinginan Presiden, Belanja Pemerintah 100% untuk UMKM

Despian Nurhidayat
01/9/2022 20:06
Keinginan Presiden, Belanja Pemerintah 100% untuk UMKM
Presiden Jokowi menyapa warga saat mengunjungi wilayah Jawa Barat.(Antara)

MENTERI Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan bahwa pemerintahan Joko Widodo sangat mendukung perkembangan UMKM. Bahkan jika perlu, pemerintah pusat ingin mewajibkan 100% belanja pemerintah untuk produk UMKM.

"Beberapa hari lalu, Presiden sampaikan kalau perlu kita rencanakan 100% belanja pemerintah harus beli produk UMKM. Ini fundamental untuk mendukung berkembanganya UMKM," kata Teten di Jakarta, Kamis (1/9).

Baca juga: Pemerintah Bekukan Produk Impor yang Bisa Diproduksi di Dalam Negeri

Menurutnya, apabila pelaku UMKM memiliki kepastian dalam hal pembelian produk, ada kesempatan untuk mengembangkan usaha. Mulai dari riset, hingga pengembangan kualitas produk.

Saat ini, pemerintah tengah memberlakukan kebijakan 40% belanja untuk produk UMKM melalui e-katalog LKPP. Potensi pembelian produk UMKM dari kebijakan tersebut mencapai Rp400 triliun. 

Baca juga: BPS: Penaikan Harga BBM Subsidi Bisa Picu Inflasi

Pemerintah menargetkan 1 juta produk UMKM dapat terdaftar di e-katalog LKPP. Diketahui, saat ini baru terdapat 600 produk UMKM yang terdaftar pada sistem tersebut.

"Jadi sekarang (kebijakannya) baru tahap 40% dulu. Itu bisa menciptakan 2 juta lapangan kerja dan kontribusi ekonominya 1,8%," jelasnya.(OL-11)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya