Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF berkomitmen untuk mendukung program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang digagas pemerintah.
Pada tahun ini, pengambil kebijakan mengalokasikan Rp30 triliun untuk menjalankan program tersebut. Dengan alokasi anggaran itu, targetnya ialah memberikan akses 200 ribu rumah kepada Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR).
"Hingga Juni 2022, dari target penyediaan 200 ribu rumah, 49,78% telah diselesaikan dan diterima oleh MBR," ujar Direktur Utama SMF Ananta Wiyogono dalam siaran pers, Senin (22/8).
Baca juga: Generasi Milenial Jadi Penerima FLPP Terbanyak
Alokasi dana sebesar Rp30 triliun berasal dari APBN, yang disalurkan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp21,1 triliun. Itu diberikan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebesar Rp19,1 triliun dan kepada PT SMF sebesar Rp2 triliun.
Sisa dananya didapat dari penerbitan surat utang oleh SMF, serta dari pengembalian pokok yang diterima BP Tapera maupun SMF. Sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan, SMF berperan meringankan beban fiskal pemerintah dengan membiayai porsi 25% pendanaan KPR FLPP. Sehingga, pemerintah hanya menyediakan 75% dari total pendanaan FLPP yang awalnya 90%.
Dalam menjalankan program, perseroan bersinergi dengan BLU PPDPP dalam mengalirkan dana pendampingan porsi perbankan untuk pembiayaan KPR FLPP, yang ditujukan kepada bank penyalur. Hingga akhir 2021, pengelolaan dana pemerintah untuk KPR FLPP yang sebelumnya dilakukan melalui BLU PPDPP, dialihkan dan dikelola oleh BP Tapera.
Baca juga: Kucurkan Rp23 T, PUPR Subsidi 222 Ribu Unit Rumah di Tahun Ini
Sejak Agustus 2018 hingga Juni 2022, SMF berhasil menyalurkan dana KPR FLPP sebesar Rp11,2 triliun untuk 318.413 unit rumah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung kepemilikan rumah bagi seluruh mayarakat. Dalam hal ini, melalui kebijakan maupun skema kredit bersubsidi (FLPP), untuk menekan backlog dengan menggunakan APBN.
Selama ini, lanjut Ani, sapaan akrabnya, APBN telah bekerja keras untuk memberikan manfaat kepada berbagai segmen masyarakat yang membutuhkan. Di antaranya, menolong masyarakat berpendapat rendah, agar dapat memiliki hunian yang terjangkau dengan target 200.000 unit rumah pada tahun ini.
Diketahui, sepanjang periode 2010 hingga Juni 2022, program KPR FLPP telah mendukung pemilikan rumah sebanyak 1,1 juta unit dengan nilai Rp97,44 triliun. Manfaat dari program itu juga banyak dirasakan oleh MBR di berbagai wilayah Indonesia.(OL-11)
Penyaluran kredit dan pembiayaan pada semester pertama 2024 tercatata sebesar Rp352,06 triliun
BP Tapera menyelenggarakan evaluasi kinerja bank penyalur Pembiayaan Tapera Periode 1 dan FLPP Periode Q-2 Tahun 2024 pada 22-23 Juli 2024 di Jakarta.
CIMB Niaga Syariah menggandeng fasilitas kesehatan untuk memberi kemudahan dalam pembiayaan jasa Kesehatan.
Pemanfaatan aplikasi kasir digital merupakan salah satu solusi untuk mengoptimalkan kegiatan operasional dari sebuah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
Di sektor pertanian dan perdesaan, koperasi telah menjadi lembaga keuangan utama dalam pemenuhan pembiayan usaha.
Kementerian Koperasi dan UKM mendorong lembaga pengelola bank sampah di seluruh Indonesia untuk bisa mendapatkan legalitas atau badan hukum seperti koperasi.
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
Terkenal dengan salah satu kawasan industri terbesar, daya beli masyarakat Cikarang rupanya mampu bersaing.
Industri properti seperti real estat dan konstruksi bangunan berkontribusi besar terhadap pendapatan pemerintah pusat dan daerah.
Rumah bergaya klasik Eropa menjadi rumah elegan yang tidak akan tergerus zaman dan diminati peminat di kelasnya, terlebih keluarga muda mapan.
Menurut UUD RI Tahun 1945, pasal 28 H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) terus mendorong penyediaan perumahan dan permukiman yang aman, nyaman, dan terjangkau.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved