PUPR : Pembangunan Kawasan Inti IKN Butuh Rp43 T hingga 2024

MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, anggaran pembangunan prasarana dasar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur, capai Rp43 triliun.

"Total untuk bangun prasarana dasar di kawasan inti pemerintahan IKN sebesar Rp 43 triliun dari 2022 sampai 2024," ujarnya dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 secara virtual, Selasa (16/8).

Untuk tahun 2022, PUPR membutuhkan biaya Rp5,4 triliun dan pada di 2023 memerlukan anggaran Rp20,8 triliun dan sisanya di 2024.

Basuki mengungkapkan, fokus pembangunan IKN saat ini ialah pembangunan KIPP yang berada di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Kawasan itu terdiri dari pembangunan perkantoran presiden, perkantoran wakil presiden (wapres), jalan nasional jalan tol di IKN dan lainnya.

Baca juga:

"Sekarang sudah tender semua mungkin dalam masa sanggah. Akhir bulan ini ditandatangani kontrak dan segera dilaksanakan," ungkapnya.

Salah satu infrastruktur yang akan dibangun ialah jalan tol baru dari KM 11 Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. Hal ini akan memangkas perjalanan dari Balikpapan ke kawasan IKN menjadi 40 menit.

"Jadi bakal memotong (perjalanan) ke IKN. Dari Balikpan ke IKN sekitar 30-40 menit lewat jalan tol itu," pungkasnya

Kawasan inti pusat pemerintahan di IKN memeliki luas 6.671 hektare (ha). Ada tiga klaster yang dibagi di wilayah tersebut, yakni klaster tersebut ialah kawasan inti pemerintahan, kawasan inti pendidikan dan kawasan inti kesehatan.

Masing-masing klaster tersebut juga akan digabung dengan bangunan hunian dan ruang komersial. (OL-4)