Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Keuangan melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Juni 2022 surplus sebesar Rp73,6 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 0,39% dari total produk domestik bruto (PDB).
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono menekankan bahwa surplus adalah cerminan dari kegiatan ekonomi Indonesia yang semakin membaik.
Hingga akhir semester I 2022, stabilitas perekonomian nasional tergambar dari beberapa indikator. Pertama, dari aspek pendapatan negara yang dipengaruhi penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak mencapai Rp868,3 triliun, atau naik 55,7% dibandingkan periode sama tahun lalu.
Baca juga: Menkeu: Realisasi APBN Semester I 2022 Surplus Rp73,6 Triliun
“Capaian penerimaan pajak ini membuktikan kegiatan ekonomi Indonesia semakin baik. Menjadikan probabilitas terjadinya resesi di Indonesia semakin jauh,” ujar Edy melalui keterangan resmi, Kamis (28/7).
Lalu kedua, tingkat inflasi nasional yang masih terjaga. Meski inflasi mengalami kenaikan pada Juni 2022, namun hal itu masih dianggap pada level wajar.
Pemerintah bisa menjaga harga bahan pokok tetap rendah. Salah satunya, dengan mempertahanan subsidi BBM, LPG 3 kg dan listrik. Namun, pihaknya mengingatkan bahwa situasi tersebut tidak menjadikan Indonesia jumawa dan lengah.
Baca juga: Ekspor Perikanan RI Capai Rp45 Triliun, Udang Jadi Primadona
Terlebih, terkendalinya inflasi bukan karena harga komoditas terkontrol, melainkan disebabkan intervensi pemerintah. “Intervensi itu dalam bentuk penyaluran subsidi, terutama sektor energi. Nilainya mencapai Rp500 triliun lebih. Ini yang benar-benar dijaga pemerintah, agar subsidi tidak jebol,” imbuhnya.
Diketahui, realisasi pendapatan negara per Juni 2022 sebesar Rp 1.317,2 triliun atau tumbuh 48,5% (year on year/yoy). Pendapatan tersebut ditopang penerimaan pajak sebesar Rp868,3 triliuan atau naik 55,7% (yoy).
Kemudian, kepabeanan dan cukai sebesar Rp167,6 triliun atau naik 37,2% (yoy), serta PNBP sebesar Rp281 triliun atau naik 35,8% (yoy). Adapun realisasi belanja negara mencapai Rp1.243,6 triliun, atau naik 6,3% dari periode yang sama tahun lalu.(OL-11)
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad, menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pemberantasan korupsi.
Perkumpulan Warga Miskin Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) melaporkan carut marut penerimaan peserta didik baru atau PPDB ke Presiden Jokowi
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi PDNs dan PDN yang permanen secara keseluruhan mulai dari perencanaan sampai operasional.
Ngabalin memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ikut campur dalam pemilihan pj gubernur Sumatra Utara.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menanggapi Hasil Survei Litbang Kompas terbaru yang menunjukkan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi berada di angka 75,6%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved