LKPP Kawal agar Belanja Produk Dalam Negeri Meningkat

GOVERNMENT Procurement Forum and Expo (GPFE) 2022 digelar di Jogja Expo Center, DIY, 20-22 Juli 2022. Penyelenggaraan kegiatan ini mendukung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mempercepat tercapainya target LKPP 1 juta peserta e-Catalog

Kepala  LKPP, Azwar Anas menegaskan, pihaknya akan mengawal agar belanja produk dalam negeri (PDN) bisa meningkat. Ia mengatakan, potensinya sekitar Rp1.100 triliyun dari belanja menggunakan APBN.

"Kita juga merancang adanya percepatan penyerapan APBD," kata dia dalam Pameran The 7th Government Procurement Forum and Expo (GPFE) 2022, Rabu (20/7) di Jogja Expo Center, DIY. Dengan adanya e-Katalog, pemerintah daerah tidak perlu lelang, tinggal klik saja.

Persyaratan-persyaratan agar produk-produk lokal masuk e-katalog sudah dipermudah. Nantinya akan dibuat e-katalog lokal. Di sisi lain, agar pembayarannya tidak dihutang pemerintah daerah, kartu kredit pemerintah daerah diterbitkan.

Ia pun berharap, produk-produk lokal dapat terus berjaya. LKPP akan membekukan produk-produk impor yang sudah ada produk lokalnya.

"Produk import yang sudah kita bekukan ada 11.688 item," kata dia. Dengan demikian, produk-produk dalam negeri bisa dibeli oleh pemerintah daerah.

Azwar Anas juga menegaskan, saat ini tidak ada negosiasi harga di LKPP. Perusahaan memasukkan harga yang mereka keluarkan. Namun, jika ternyata harga di e-katalog lebih mahal, pihaknya akan memberikan sanksi.

"Kami harap, prosedur yang mudah ini digunakan secara baik oleh pengusaha," tutup dia.

Pameran GPFE 2022 merupakan kegiatan forum nasional pengadaan barang dan jasa (PBJ) terbesar di Indonesia. Perhelatan ini akan kembali diselenggarakan beriringan dengan The 3rd Hospital Procurement Forum and Expo (HPFE).

Direktur Utama Feraco Event, Moch Ruslim menyampaikan, animo dan antusiasme pengunjung dari berbagai kota di Indonesia sangat tinggi. "Kegiatan ini mampu menghadirkan 2.500 peserta seminar dan pengunjung dari berbagai stakeholder dan ahli pengadaan yang berperan langsung dalam Proses PBJ (Pengadaan barang/Jasa) dikalangan pemerintah," sambung Moch Ruslim selaku pihak penyelenggara.

GPFE 2022 mengangkat tema 'Indonesia Economic Recovery: Accelerating Procurement Process through Collaborative Measures, Developments of e-Catalogs and Domestic Innovative Products' ini dikemas dengan rangkaian Seminar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Rumah Sakit yang diampu oleh berbagai narasumber ahli di bidang pengadaan.

Melansir Dari data Biro Humas LKPP, urutan provinsi yang berhasil melakukan percepatan jumlah pengusaha E-Catalog, yakni JawaTimur 10.555, DKI Jakarta 9.623, Sumatera Utara 6.413, Jawa Barat 6,425, Aceh 2,686, DI Yogyakarta 1,789, Jawa Tengah 1,741, Bali 1,266. Lampung 849, Maluku Utara 582, Banten 499, Sumatera Barat 352, Sulawesi Selatan 446, Nusa Tenggara Timur 257, dan Kepulauan Riau 264. (OL-13)

Baca Juga: Mendagri Tekankan Kepala Daerah Buat Kebijakan Pro UMKM