Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Belum selesai krisis ekonomi akibat pandemi covid-19, saat ini kita dihadapkan pada krisis pangan dan energi karena perang antara Rusia dan Ukraina. Krisis yang terjadi saat ini belum sampai puncaknya karena belum ada gejala pulihnya ekonomi.
Bank Dunia pun telah memberi peringatan tentang ancaman resesi ekonomi ini. Dalam laporan 'Global Economic Prospect' edisi Juni 2022 yang dirilis oleh Bank Dunia atau World Bank, menyebut negara-negara Eropa Timur adalah 'korban' potensial resesi. Kawasan Amerika Latin juga diperkirakan tumbuh 2,2% tahun ini, namun risiko resesi di kawasan tersebut tidak tertutup.
Amerika pun di tengah ancaman resesi ekonomi. Di tengah inflasi umum yang melesat, AS melaporkan inflasi inti di negara tersebut justru stagnan dan cenderung melambat. Inflasi umum AS tercatat sebesar 8,6% (year on year/yoy) pada Mei tahun ini, atau menjadi yang tertinggi sejak Desember 1981.
Bisa saja yang terjadi di lapangan lebih tinggi, karena The Fed mengubah cara hitung angka inflasi beberapa kali sejak tahun 1980-an, sehingga angka inflasi yang dipublikasikan menjadi lebih rendah. Daya beli masyarakat di lapangan pun menurun sebagai akibat dari inflasi tersebut sehingga mereka perlu mendahulukan konsumsi esensial dan meninggalkan konsumsi non-esensial.
Menurut data BPS (Biro Pusat Statistik) pada Rabu (15/6), seperti yang diungkapkan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Setianto “krisis pangan dan energi yang terjadi telah memicu inflasi dan perlambatan ekonomi di beberapa negara. Dan kabar buruknya, kondisi krisis pangan dan energi berimbas kepada Indonesia. Sebab negara-negara yang mengalami kondisi itu merupakan mitra dagang Indonesia, yang merupakan negara tujuan ekspor produk kita”.
Hal ini berdampak menurunnya permintaan produk dari Indonesia. Menurut data BPS, angka ekspor Indonesia bulan Mei 2022 menurun 21, 29 % dibanding bulan April 2022. Salah satu yang terkena imbasnya adalah kelapa dan produk turunannya (santan, minyak goreng, minuman air kelapa, kelapa parut, dan sebagainya).
Amerika, Tiongkok, Korea Selatan, India, Thailand dan Malaysia, menurut data Badan Karantina Kementerian Pertanian Indonesia (Maret 2022), merupakan negara tujuan ekspor kelapa dan produk turunannya. Negara-negara tersebut mengurangi impor karena sedang krisis ekonomi, secara otomatis berkontribusi mengurangi ekspor produk kelapa Indonesia.
Tidak seperti di Indonesia, produk-produk hasil olahan kelapa bukan merupakan bagian dari konsumsi esensial untuk konsumen negara-negara tujuan ekspor tersebut. Negara terdampak krisis ekonomi akan mengurangi konsumsi produk esensial, dengan demikian produk olahan kelapa akan menjadi satu kelompok produk untuk dikurangi jumlah importasinya.
Menurut Rudy Handiwidjaja, Ketua Harian HIPKI (Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia) kita harus waspada mencermati krisis ekonomi global ini.
“Sebagian negara tujuan ekspor Indonesia untuk kelapa dan produk turunannya sudah mengurangi permintaan. Karena kondisi ekonomi negara mereka yang dilanda krisis ekonomi dan lesunya pasar. Dan ini berdampak pada industri kelapa Indonesia,”ujar Rudy.
Selain setelah Lebaran sale permintaan produk turunan kelapa di pasar domestik Indonesia belum recovery, sekarang dihadapkan pada kondisi global yang juga menurun permintaannya. Sehingga nilai ekspor juga berkurang, yang khususnya terjadi sebagai akibat dari penurunan volume komoditas yang diekspor.
Dengan kondisi ini perusahaan mau tak mau menurunkan jumlah hasil produksi agar tidak membebani keuangan dan kerugian, serta untuk memelihara keberlanjutan usaha. Secara otomatis akan menyesuaikan dengan dinamika ekspor pembelian bahan baku industri, termasuk kelapa.
Hal ini dirasa perlu agar senantiasa memelihara keseimbangan antara permintaan dan persediaan agar keberlangsungan usaha dapat dijaga.
Selain di sisi hilir yang sedang ‘berat’, untuk perkelapaan Indonesia, di sisi hulu juga harus mendapat perhatian. Karena bila industri kelapa sedang menghadapi lesunya pasar, akan susah menampung hasil panen dari petani kelapa. “Terlebih jika perkebunan petani kelapa sedang panen raya, dikhawatirkan tidak bisa diserap industri kelapa,” tambah Rudy.(Ant/M-4)
Presiden Joko Widodo bertolak menuju Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (22/7) pagi, dalam rangka kunjungan kerja meresmikan Konferensi dan Pameran Kelapa Internasional ke-51.
Kewajiban ini merupakan upaya membangkitkan potensi Ciamis yang di masa lalu memiliki pabrik minyak kelapa terbesar bernama Gwan Hien.
Dengan dibentuknya badan kakao dan kelapa yang dicangkokan ke BPDPKS, Syaiful menilai hal tersebut akan mengganggu program strategis nasional kelapa sawit ke depannya.
Pemerintah ingin tingkatkan industri buah kakao dan kelapa
PEMERINTAH memutuskan untuk menambah divisi pengelolaan dana kakao dan kelapa di dalam Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)
Disarankan menghindari konsumsi air kelapa dalam jumlah berlebihan. Selain itu, ada beberapa kondisi kesehatan tertentu yang membuat konsumsi air kelapa tidak dianjurkan.
MASYARAKAT Bali mengalami kekhawatiran yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim, terutama akan ketahanan pangan dan ketersediaan air.
Di tengah krisis iklim dan krisis pangan, peran petani milenial dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci penting bagi Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Perubahan iklim menjadi tantangan kita semua karena akan berdampak terhadap krisis pangan, krisis energi, dan krisis kehidupan bagi anak cucu kita.
Saat ini, sekitar 60 negara mengalami krisis pangan dan 900 juta penduduk dunia terdampak krisis pangan.
Di tengah ketegangan global terkait krisis pangan, Indonesia memperkuat langkahnya dalam meningkatkan produksi pangan dan mencari sumber daya alternatif yang berkelanjutan.
pemerintah harus membuat kebijakan terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di level daerah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved