Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Basuki Purwadi menyatakan siap mendukung upaya pemerintah membangun Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.
Namun, sejauh ini belum ada penugasan dari pengambil kebijakan kepada Badan Layanan Umum (BLU) tersebut. "Presiden menginginkan agar Juni atau Juli ini sudah mulai pembangunan," ujar Basuki dalam diskusi dengan media, Jumat (24/6).
"Kalau kami nantinya memang ditugaskan, ya kami siap, karena sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur itu," imbuhnya.
Baca juga: Presiden Pastikan IKN Pindah Sesuai Rencana
Beleid yang mengizinkan LMAN terlibat dalam pembangunan IKN, tertuang dalam PP 17/2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
Dalam pasal 7 ayat (2) PP, disebutkan pendanaan pengadaan tanah untuk persiapan dan pembangunan di Ibu Kota Nusantara dapat dilakukan satuan kerja di lingkungan kementerian. Itu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, serta melaksanakan fungsi dan tugas manajemen aset negara terkait proyek strategis nasional.
Baca juga: Hasil Survei UI, Pemindahan Ibu Kota Negara masih Penuh Dinamika
Basuki menjelaskan bahwa PP itu memang tidak secara spesifik menyebutkan LMAN sebagai badan yang dapat mendanai pengadaan lahan IKN. Menurutnya, itu dikarenakan pemerintah tak ingin menutup ruang partisipasi pihak lain.
"Pemerintah tidak ingin menutup ruang. Kita tahu kebutuhan dana IKN ini cukup besar. Kalau hanya ditutup pemerintah saja, maka tidak mencukupi. Jadi tidak hanya LMAN, bisa kontribusi swasta, KPBU dan lainnya," papar Basuki.
Diketahui, dalam PP itu diatur juga skema penjaminan, dukungan konstruksi parsial atau dukungan kekayaan, investasi BUMN dan atau swasta, penugasan BUMN dari pemerintah, hibah, berikut pembiayaan kreatif.(OL-11)
Pengamat nilai Keppres IKN belum terbit karena belum siapnya infrastruktur
Mensesneg Pratikno mengungkapkan alasan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara ke IKN karena mempertimbangkan pelantikan Presiden terpilih Prabowo.
Jakarta akan jadi pusat komersial dan finansial global pasca pemindahan ibu kota
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menunda rencanan pemindahan ASN ke IKN
Dampak sosial kemasyarakatan imbas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian serius Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik. I
Persoalan lahan hingga pendanaan untuk pembangunan IKN akan segera dibereskan
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved