Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH memastikan penyesuaian tarif atau tarif adjustment listrik pada kuartal III 2022 belum menyasar sektor usaha, seperti mal dan industri.
Per 1 Juli, kenaikan tarif listrik baru dikenakan pada pelanggan rumah tangga mampu dengan golongan daya listrik 3.500 volt ampere (VA) ke atas (R2 dan R3), serta golongan pemerintah (P1, P2 dan P3).
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana menjelaskan bahwa sektor usaha, seperti mal dan industri, belum sepenuhnya pulih setelah terdampak pandemi.
Baca juga: 1 Juli, Tarif Listrik Golongan 3.500 VA ke Atas Naik
"Mal sudah ramai, tapi dari survei kami ramainya itu hanya berkunjung, belum belanja. Sektor bisnis juga belum sepenuhnya recover atau pulih. Jadi, kita tidak tengok dulu industri dan bisnis," jelas Rida dalam konferensi pers, Senin (13/6).
Rida mengatakan sektor industri dan bisnis masih masuk dalam daftar penerima manfaat kompensasi listrik PLN di 2022. Dari total perkiraan Rp62,82 triliun kompensasi, sektor industri akan menyerap Rp31,95 triliun atau 50,9%.
Lalu, untuk golongan rumah tangga di bawah 3.500 VA akan menerima kompensasi tarif listrik sebesar Rp18,95 triliun. Berikut, sektor bisnis sebanyak Rp10,84 triliun atau 17,3%, kemudian layanan khusus dengan Rp1,08 triliun.
"Kompensasi pemerintah kebanyakan diserap industri dan bisnis, baik itu skala menengah atau besar. Mereka itu ternyata belum recover, baru akan bangun (perekonomiannya)," imbuhnya.
Baca juga: Negara Bisa Hemat Rp3,1 Triliun dari Kenaikan Listrik 3.500 VA ke Atas
Namun, pemerintah tidak bisa menanggung semua kompensasi listrik terhadap seluruh pelanggan PLN. Akhirnya, diputuskan penaikan tarif listrik pada golongan orang mampu atau kaya.
Dari 13 golongan nonsubsidi, hanya ada lima golongan yang menerapkan tarif adjustment listrik, yaitu pelanggan rumah tangga R2, R3 dan dan golongan pemerintah (P1, P2 dan P3).
Rida menyebut 44 juta pelanggan merupakan nonsubsidi dari 13 golongan. Namun, hanya 2,09 juta pelanggan rumah tangga mampu yang akan merasakan kenaikan tarif listrik sebesar 17,64%.
"UMKM juga tidak naik (harga listrik), masih kita dukung dengan subsidi. Mereka itu masih masuk 25 golongan subsidi," tandas dia.(OL-11)
Penyesuaian tarif tol pada enam bagian Jalan Tol Dalam Kota Jakarta termasuk Kelapa Gading - Pulogebang, secara resmi mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2024 pukul 00.00 WIB
Penyesuaian tarif tol di enam ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta, yakni Ruas Semanan – Sunter dan Sunter – Pulogebang Seksi A Kelapa Gading - Pulogebang, akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat.
Sebanyak 210 pelanggan yang sebelumnya menggunakan pola tarif sesuai dengan regulasi pelanggan master meter, saat ini sudah berubah menjadi pelanggan yang menggunakan tarif pemakaian air.
Kemenhub menyatakan bahwa diperlukan penyesuaian besaran subsidi untuk memastikan tarif KRL tetap terjangkau masyarakat. Di sisi lain, layanan KRL dapat berjalan dengan baik.
Kemenhub masih terus mengkaji ulang besaran tarif KRL yang sesuai, agar tidak memberatkan masyarakat dan tidak membebankan anggaran PSO.
Penyesuaian tarif mempertimbangkan hasil evaluasi perhitungan tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan kelas ekonomi. Serta, demi menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran.
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved