Pembiayaan Proyek Strategis Beres

WALAUPUN pemerintah memangkas anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp50 triliun dalam APBN Perubahan 2016, pembangunan proyek infrastruktur yang sudah diputuskan tidak berhenti.

Hal itu ditegaskan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas membahas proyek strategis nasional di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Ketika memberikan sambutan di awal rapat, Jokowi mengatakan dirinya tidak suka menggelar rapat berulang-ulang tanpa keputusan apa pun.

"Ini (rapat) yang keenam. Karena sudah berulang kali seperti ini, enggak benar. Namun, karena masih ada yang diputuskan, ya ini harus segera saya putuskan," kata Presiden mengenai proyek light rail transit (LRT) di Jakarta, Bandung Raya, dan Palembang.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menambahkan pembangunan LRT dan infrastruktur lain sebagai bagian dari 225 proyek strategis nasional dinilai penting karena dapat mendorong pertumbuhan di tengah pelambatan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memiliki efek ganda di daerah sekitar.

"Pendanaan 139 proyek segera diputuskan. Ini penting agar jelas mana yang dibiayai APBN, BUMN, atau BUMD, mana swasta, dan mana kerja sama pemerintah-swasta, sedangkan 86 proyek yang sudah berjalan terus dilanjutkan," ujar Darmin.

Saat menyinggung proyek LRT di Jakarta, Bandung, dan Palembang sebagai bagian dari 225 proyek strategis nasional, Jokowi menginstruksikan agar pembangunannya dilanjutkan mengutamakan koneksi dengan daerah sekitar, mendukung pertumbuhan ekonomi, terintegrasi dengan bandara, stasiun KA, dan terminal bus, serta menekankan modernisasi fasilitas.

Jika antarwilayah terhubung, perekonomian lebih efisien. Biaya logistik dan biaya transportasi turun sehingga daya saing kita semakin baik," ujar Jokowi.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyatakan pendanaan proyek LRT di Jakarta ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah.

Untuk LRT lintas provinsi menjadi kewajiban pemerintah pusat.

"Kalau harga tiketnya terlalu tinggi, Pemerintah (Provinsi) DKI menyubsidi LRT yang melintas di Jakarta."

Tunjuk langsung investor

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sependapat dengan Jokowi bahwa kelanjutan proyek LRT tidak perlu diperdebatkan lagi.

"Sudah tidak ada waktu. Jadi, tidak ada trem atau monorel. Presiden tegas minta LRT segera dibangun. Kami beri subsidi tiket dengan metode public service obligation seperti Trans-Jakarta."

Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin mengaku bangga atas keputusan Jokowi untuk melanjutkan proyek LRT di Palembang dengan biaya APBN sebesar Rp12 triliun.

"LRT di Palembang selesai Juni 2018 untuk mendukung Asian Games dan kelancaran lalu lintas. Konstruksi pada 2016 akhir sudah mencapai sekitar 37%."

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil pun merasa senang Presiden menyetujui proyek LRT Bandung Raya.

Saat dihubungi Media Indonesia seusai tarawih keliling kemarin, Ridwan memaparkan proyek LRT Bandung Raya terbagi dalam dua koridor.

"Pertama Stasiun Bandung-Padalarang untuk menunjang kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua dari timur-Stasiun Bandung. Kini sedang diatur, apakah 100% atau 50% dari APBN. Seandainya hanya 50% APBN dan sisanya investor, saya mau pemerintah menunjuk langsung investor lewat perpres agar tidak berlarut larut," tandas Emil, panggilan akrab Ridwan Kamil. (Nov/Put/Jay/DW/BU/X-4)