BPK Ungkap 6.011 Permasalahan Senilai Rp31,34 Triliun

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap 4.555 temuan yang memuat 6.011 permasalahan sebesar Rp31,34 triliun. Itu merupakan hasil pemeriksaan BPK pada semester II 2021. 

Permasalahan yang diungkapkan terdiri dari 3.173 permasalahan berkaitan dengan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp1,64 triliun. Lalu, 1.720 permasalahan merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp29,70 triliun.

Berikutnya, 1.118 permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern (SPI). Dalam permasalahan 3E, 95,9% atau 3.043 permasalahan merupakan ketidakefektifan sebesar Rp218,56 miliar. Lalu, 127 permasalahan ketidakhematan sebesar Rp1,42 triliun dan 3 permasalahan ketidakefisienan Rp1,59 miliar.

Baca juga: Menkeu Ingin Produk Halal RI Semakin Berkembang

"IHPS II Tahun 2021 merupakan ringkasan dari 535 laporan hasil pemeriksaan (LHP). Terdiri atas 3 LHP Keuangan, 317 LHP Kinerja dan 215 LHP Dengan Tujuan Tertentu," jelas Ketua BPK Isma Yatun di DPR RI, Selasa (24/5).

IHPS II Tahun 2021 juga menyajikan hasil pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, penyelesaian ganti kerugian negara/daerah dan pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif. Serta, penghitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli.

Pun, IHPS II Tahun 2021 memuat hasil pemeriksaan tematik atas dua prioritas nasional sesuai Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021, yaitu penguatan ketahanan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia.

"Pemeriksaan tematik terdiri atas 256 pemeriksaan kinerja dan 38 pemeriksaan DTT-Kepatuhan, yang dilaksanakan pada 35 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 256 objek pemeriksaan pemerintah daerah dan 3 objek pemeriksaan BUMN," paparnya. 

Baca juga: Kenaikan Suku Bunga The Fed Longsorkan Saham-saham Teknologi

"Dalam pemeriksaan tematik ini, BPK mengungkap 2.427 temuan dengan 2.805 permasalahan sebesar Rp20,23 triliun," imbuh Isma.

Isma mengatakan IHPS II Tahun 2021 mencakup hasil pemeriksaan keuangan, kinerja dan DTT yang tidak termasuk dalam kelompok pemeriksaan prioritas nasional. "Penting kami tekankan, bahwa BPK berupaya keras mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang efektif, akuntabel dan transparan," tukas dia.

Sejak 2005 hingga 2021, BPK menyampaikan 633.648 rekomendasi hasil pemeriksaan Rp305,84 triliun kepada entitas yang diperiksa.  Hingga 31 Desember 2021, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran uang, atau penyerahan aset ke negara daerah/perusahaan sebesar Rp117,52 triliun.(OL-11)