Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH berharap produk halal semakin berkembang. Mengingat, sejumlah kawasan industri halal di beberapa wilayah Indonesia sudah dibuka.
Hal ini ditekankan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, langkah itu sebagai upaya mewujudkan Indonesia sebagai produsen halal terkemuka di dunia.
“Kita berharap bisa dikembangkan lebih jauh, setelah dibukanya kompleks industri halal,” ujar Ani, sapaan akrabnya, seusai bertemu Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Jakarta, Senin (23/5).
Baca juga: Bank Syariah Indonesia Buka Cabang di Dubai
Pemerintah sudah menyiapkan tiga kawasan industri untuk mendukung produk halal. Rinciannya, Modern Cikande Industrial Estate di Serang (Banten), Safe n Lock Halal Industrial Park di Sidoarjo (Jawa Timur), serta Kawasan Industri Halal Bintan Inti Halal Hub di Kabupaten Bintan.
Dalam pertemuan dengan Wapres, Ani juga meminta seluruh kementerian atau lembaga (K/L) terkait untuk bersinergi dan lebih harmonis. Khususnya, dalam menjalankan program kerja pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
“Bahkan, Wapres juga meminta agar pemerintah daerah juga dilibatkan,” jelas Bendahara Negara.
Ani menyebut pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan pelaku usaha yang bergerak di sektor produk halal. Salah satunya, mempermudah sertifikasi halal untuk pelaku UMKM, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas.
Baca juga: Erick Thohir: Indonesia Harus Menjadi Industri Halal Nomor Satu Dunia
Pemerintah juga mendorong peran BRIN dalam menyiapkan laboratorium untuk pengujian sertifikasi produk halal. “Termasuk, produksi barang srategis yang sangat dibutuhkan di Indonesia,” imbuhnya.
Secara demografi, Indonesia merupakan negara dengan persentase penduduk Muslim terbesar di dunia. Sensus pada 2012 menyatakan 87,18% dari 237,6 juta penduduk Indonesia memeluk agama Islam.
Pada 2017, Indonesia menduduki peringkat pertama Muslim Food Expenditure dengan nilai US$170 miliar. Berdasarkan data Statista.com, angka ini diproyeksikan naik menjadi US$247,8 miliar pada 2025.(OL-11)
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan sistem perpajakan coretax system,
Deklarasi Menteri Keuangan G-20 menyerukan penerapan perpajakan progresif. Mereka menekankan agar orang superkaya memenuhi kewajiban pajak secara adil.
BUPATI Klaten Sri Mulyani diwakili Sekretaris Daerah Jajang Prihono membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 121 Tahun 2024 di Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Klaten.
RATUSAN siswa SD dan SMP di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengikuti lomba drumband dalam rangka peringatan Hari Jadi Klaten ke-220 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Grha Bung Karno.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawarti berkeyakinan peluncuran Simbara untuk nikel dan timah akan menambah pundi-pundi negara, selain dari komoditas batu bara.
RIBUAN warga dari berbagai daerah beramai-ramai memet (memanen) ikan di kolam Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Klaten, Minggu (21/7).
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved