IMF Sarankan Negara Beri Bantuan Sementara untuk Keluarga Miskin

DIHADAPKAN dengan lonjakan inflasi yang memukul keluarga miskin memicu kerusuhan di beberapa negara. Pembuat kebijakan harus mengambil langkah segera untuk mengimbangi kesusahan itu dengan bantuan yang ditargetkan dan sementara. 

Kepala ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas mengatakan itu, Selasa (20/4). "Kami sudah melihat di beberapa negara orang-orang memprotes ketika mereka melihat harga makanan atau barang-barang pokok meningkat sangat cepat," kata pejabat itu kepada AFP dalam suatu wawancara.

Pemerintah dapat mengurangi dampak lonjakan harga dengan langkah-langkah yang ditargetkan untuk mencoba mendukung populasi yang rentan. Ini dapat mencakup langkah-langkah seperti diskon tagihan listrik atau pembayaran langsung kepada keluarga miskin.

Gourinchas, Selasa, meluncurkan Outlook Ekonomi Dunia terbaru IMF yang menandai kenaikan inflasi sebagai risiko utama. Ini diperburuk oleh invasi Rusia ke Ukraina yang menyebabkan lonjakan harga bahan bakar dan makanan.

Kerusakan yang ditimbulkan oleh konflik pada ekonomi dunia, termasuk inflasi tertinggi dalam beberapa dekade, menjadi fokus utama pejabat keuangan global yang berkumpul minggu ini untuk pertemuan musim semi IMF dan Bank Dunia. Dukungan juga dapat mencakup, "Subsidi harga energi selama jelas, transparan, dan bersifat sementara tidak akan memengaruhi anggaran terlalu lama," kata Gourinchas.

Itu tergolong sikap yang tidak biasa bagi pemberi pinjaman krisis yang berbasis di Washington tersebut. Soalnya, secara historis lembaga itu membenci subsidi dan menuntut negara-negara menghilangkannya serta memperketat pengeluaran sebagai imbalan atas dukungan keuangan.

IMF telah sering berperan sebagai penjahat dalam protes populer terhadap langkah-langkah penghematan yang diberlakukan oleh pemerintah yang berusaha memperbaiki ekonomi mereka dengan bantuan paket pinjaman. Dalam beberapa pekan terakhir, para demonstran turun ke jalan di Peru dan Sri Lanka untuk menuntut tindakan dari para pemimpin mereka karena konflik di Ukraina dan sanksi Barat terhadap Rusia mendorong harga pangan dan bahan bakar melonjak serta menciptakan kekurangan yang diperingatkan para pejabat dapat menyebabkan krisis pangan.

Sri Lanka gagal membayar utangnya sebesar US$51 miliar. Gourinchas mengatakan beberapa negara berpenghasilan rendah dengan ruang fiskal yang sangat terbatas dan tingkat utang yang tinggi akan membutuhkan bantuan dari luar. "Kami dan organisasi lain sedang berupaya mengatasi krisis kerawanan pangan ini dengan menyediakan dana dan pasokan makanan ke negara-negara yang terkena dampak," katanya.

Namun untuk negara-negara lain, utang akan menjadi tidak berkelanjutan dan mereka perlu merestrukturisasi pinjaman tersebut, katanya, mencatat bahwa sekitar 60% dari negara-negara berpenghasilan rendah sudah menghadapi atau berisiko tinggi mengalami kesulitan utang. Selama pandemi covid-19, Kelompok 20 mengadopsi Kerangka Bersama untuk memberikan jalan menuju restrukturisasi utang yang tertib, tetapi hanya tiga negara yang mengajukan keringanan. 

"Belum terlalu berhasil. Jadi kami harus punya proses yang lebih cepat," katanya. Ia mengakui prosesnya rumit. (AFP/OL-14)