Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGAMAT energi Ugan Gandar mengatakan meski harga Pertamax mengalami kenaikan menjadi Rp12.500 per liter, dampaknya diklaim tidak signifikan dibandingkan lonjakan harga minyak goreng.
Menurutnya, BBM dengan nilai oktan (RON) 92 itu lebih banyak dikonsumsi masyarakat menengah ke atas, berbeda dengan minyak goreng yang digunakan hampir seluruh kalangan masyarakat.
“Kalau kita bandingkan kenaikan harga Pertamax dengan kenaikan harga minyak goreng, yang sempat langka, dampaknya sangat berbeda," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (11/4).
Baca juga: Penaikan Pertamax, Presiden: Kelangkaan Energi dan Kenaikan Harga Minyak Dunia
"Kenaikan harga minyak goreng sangat berdampak terhadap kehidupan seluruh lapisan masyarakat,” tambah Ugan.
Dia menyebut, porsi penjualan Pertamax di 2021 dikatakan relatif kecil hanya sekitar 13-16% dari total konsumsi BBM di Indonesia.
Mantan Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) itu juga menjelaskan, jika dibandingkan dengan harga dunia ataupun di Asia, harga BBM di Indonesia paling rendah karena pemerintah masih memberikan subsidi.
"Walaupun tidak bisa dibandingkan apple to apple, karena banyak variabel yang berpengaruh seperti wilayah dan sistem pendistribusian BBM," tuturnya.
Ugan kemudian menuturkan, sebelum harga naik, tanpa disadari selama ini masyarakat telah mendapat subsidi dari Pertamina karena Pertamax sebagai Jenis Bahan Bakar Umum (JBU) atau nonsubsidi masih dijual di bawah harga keekonomian.
“Besaran subsidi dari Pertamina ini sebesar Rp3.500 per liter. Jika pengguna kendaraan mewah lebih dari 3 juta penduduk, bisa dibayangkan berapa besar biaya selisih harga keekonomian yang ditanggung oleh Pertamina?” ungkap Ugan.
Sementara untuk BBM Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) atau subsidi Biosolar yang disubsidi oleh pemerintah sekitar Rp7.800 per liter.
Ugan berpendapat seharusnya JBT ini selektif digunakan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah ataupun sesuai peruntukannya.
Ugan meyakini konsumen akan kembali mengonsumsi ke Pertamax karena yang diutamakan itu adalah menjaga kualitas mesin kendaraan untuk jangka panjang. (OL-1)
Mulai 1 Agustus 2024, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia mengalami penyesuaian yang cukup signifikan.
Dalam upaya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, berbagai produk bahan bakar minyak (BBM) ramah lingkungan telah dikembangkan.
PEMERINTAH akan merilis BBM janis baru, bioetanol, yakni kandungan rendah sulfur dalam minyak solar dengan menggunakan bahan bakar nabati bioetanol pada 17 Agustus 2024.
Secara umum stok dan penyaluran BBM dalam kondisi aman dan berjalan lancar.
Konsumsi Pertalite di Sumut mengalami peningkatan menjadi 6.284 KL per hari dari 4.558 KL rata-rata konsumsi per hari pada Januari 2024.
PADA arus balik mudik konsumsi Pertamax Series (Pertamax dan Pertamax Turbo) meningkat tajam hingga 94% di Jateng dan DIY.
Disperindag Jabar masih menunggu salinan aturan terkait kenaikan HET MinyaKita.
Kenaikan tersebut banyak dikeluhkan pembeli dan pedagang karena harga minyak curah di pasaran sudah mencapai Rp17 ribu per kilogram dan minyakkita Rp16.500 per liter.
PENAIKAN harga eceran tertinggi (HET) Minyakita menjadi Rp15.700 akan memengaruhi harga pangan yang bahan baku menggunakan minyak goreng.
BULOG Kanwil Sumatera Utara menyebutkan penetapan HET baru minyak goreng pemerintah MinyaKita berpotensi melancarkan produksi dan distribusi komoditas tersebut ke pasaran.
Mendag Zulkifli Hasan mengungkapkan penaikan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat atau MinyaKita dari semula Rp14.000 per liter Rp15.700 per liter sudah berlaku.
Dengan dibentuknya badan kakao dan kelapa yang dicangkokan ke BPDPKS, Syaiful menilai hal tersebut akan mengganggu program strategis nasional kelapa sawit ke depannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved