Dana Tax Amnesty Mutlak untuk Repatriasi

RUU Pengampunan Pajak/Tax Amnesty saat ini tengah dibahas dengan intensif. Namun, apabila RUU ini akan disahkan menjadi UU, dana hasil tax amnesty tersebut mesti mutlak untuk repatriasi.

Hal tersebut disampaikan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier dalam seminar bertajuk Kebijakan Tax Amnesty: Manfaatnya untuk Siapa, di Kwik Kan Gie School Of Business, Jakarta, Rabu (1/6).

Lebih lanjut, Fuad mengatakan, agar tax amnesty efektif dalam memberikan fasilitas tersebut, pemerintah harus meminta komitmen dari para penerima tax amnesty, untuk membawa pulang uang ke Indonesia.

"Pemerintah perlu meminta komitmen-komitmen mereka yang minta tax amnesty agar nanti mereka mau mengembalikan dana-dana yang ada di luar negeri," ucapnya.

Hal itu, juga didasarkan pada beberap pasal yang tercantum dalam RUU tersebut yang masih mengganjal, terkait pasal 3 ayat 1 dan 2 mengenai tarif, dan salah satu pasal lain yang tidak mewajibkan dana hasil tax amnesty dipulangkan ke Indonesia.

"Kalau mau dipulangkan, sifatnya kirang kuat karena hanya admistratif saja. Kalau dana tersebut boleh tidak dipulangkan, maka faktor-faktor pendukung tax amnesty harus dilakukan, sudah gugur duluan," jelasnya.

Selain itu, menurutnya akan sangat sulit menarik dana-dana tersebut dari negara-negara tax havens, sebab negara-negara tax havens seperti Singapura, British Virgin Islands, Cayman Islands, dan Bermuda, akan berusaha keras melindungi nasabah mereka karena tidak ingin pendapatan negara mereka akan berkurang.

"Memang tidak mudah menarik dana-dana yang terparkir di luar negeri. Indonesia akan sulit menarik dana yang terparkir di negara tax havens," tambahnya. (OL-2)