Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengaku kecewa atas sikap Menteri Perdagangan yang kembali tidak hadir untuk diminta penjelasannya terkait permasalah minyak goreng.
"Dari sisi kelembagaan kita menghadirkan Mendag saja dua kali tidak bisa. Artinya sudah ada pelecehan terhadap lembaga ini," Kata Dedi Mulyadi, Rabu (16/3).
Dalam pemanggilan pertama, kata Dedi, Mendag diundang tapi mangkir. Bahkan, dia terlihat di media tengah menikmati kopi. Kemudian Mendag berkeliling berakrobat dengan berbagai pernyataannya di media tentang minyak goreng dijual keluar sampai ke penyelundupan dan segala macam.
Dedi Mulyadi mengaku tak setuju ada pemanggilan ketiga terhadap Mendag.
Dedi lebih setuju DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang fokus terhadap minyak goreng.
"Saya tidak setuju kalau Mendag dipanggil lagi. Saya lebih setuju dibuat Pansus Minyak Goreng dan meminta Mendag mempertanggung jawabkannya. Jangan sampai publik menganggap DPR tidak berani pada Menteri Perdagangan. Tidak boleh DPR diatur-atur menteri," tegas Dedi Mulyadi.
Dikatakan Dedi Mulyadi, sebelum mengikuti rapat gabungan, dirinya
melakukan sidak ke pasar tradisional dan minimarket untuk mencari informasi terkait minyak goreng. Hasilnya nihil.
Di pasar tradisional minyak goreng berbagai jenis langka karena harga
mahal. Sementara di minimarket minyak selalu habis diserbu masyarakat.
Dedi Mulyadi berharap masalah minyak cepat selesai, sehingga tak ada lagi korban meninggal dunia saat antre minyak goreng dan harga serta stok kembali normal menjelang Ramadan. (N-2)
harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog juga terpantau naik menjadi Rp12.600 per kilogram. Harga rata-rata beras SPHP naik tipis 0,08% atau Rp10.
Setelah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kini legislator dari Partai Demokrat dan PKS turut mendorong agar Pansus dugaan skandal mark up impor beras Bulog dapat segara dibentuk di DPR.
Pembentukan Pansus untuk mengungkap dugaan skandal mark up impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menetapkan keanggotaan Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.
Jika perlu DPR selaku badan legislatif dengan hak pengawas sesuai UU bisa membentuk Pansus DPR
Charlers Honoris mengatakan, jika tak ada keseriusan dari pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut, DPR akan membentuk panitia khusus (Pansus) terkait polusi udara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved