Wacana Perubahan Rantai Pasokan Dinilai Sulit Diimplementasikan

GAGASAN pengendalian harga melalui perubahan rantai pasokan dengan menugasi Bulog untuk mengoptimalkan keberadaan koperasi pedagang pasar (koppas) ataupun koperasi serbausaha dinilai sulit untuk direalisasikan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menilai, dari struktur organisasi, tidak ada korelasi antara Bulog dan koperasi di tingkat pedagang. Jadi, Bulog tidak memiliki wewenang untuk memberi penugasan kepada koppas.

Wacana mengubah rantai pasokan mengemuka dalam rapat Dewan Pertimbangan Presiden dan Komite Ekonomi dan Industri Nasional pada Jumat (27/5).

Herman mengusulkan, daripada mengoptimalkan peran koperasi pasar, dia cenderung mendesak pemerintah segera membentuk badan pangan nasional sesuai amanat UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Adanya badan khusus itu, sambung dia, untuk melaksanakan distribusi serta menstabilkan harga bahan pokok dan strategis.

"Pembentukan badan pangan ini kan sudah melalui studi dan kajian mendalam. Ini menjadi diskresi Presiden untuk segera mewujudkannya," ujar Herman melalui pesan singkat, kemarin.

Pendapat berbeda dikemukakan Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPI). Ketua APPI Ngadiran menegaskan pengendalian harga dapat dijalankan bila melibatkan elemen koperasi pasar dan juga asosiasi pedagang pasar.

"Kalau koperasi pasar bisa beroperasi seperti Bulog dengan menyerap langsung ke petani dan menjaga pasokan, itu tentu akan bagus. Kami siap membantu pemerintah bila memang dilibatkan."

Di sisi lain, harga sejumlah komoditas dilaporkan terus merambat naik menjelang datangnya Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Harga gula pasir dan bawang merah dilaporkan terus melonjak. ­Kenaikan harga gula pasir, menurut Ngadiran, sudah mencapai Rp6.000 per kilogram. "Namun, pemerintah belum mengambil tindakan."

Di Kelurahan Lewoleba Barat, Nubatukan, Lembata, NTT, kemarin, harga bawang merah dilaporkan Rp60 ribu per kilogram, naik Rp10 ribu dari harga empat hari sebelumnya Rp50 ribu.

Di Padang, Sumbar, Jumat (27/5), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah akan mengimpor 10 ribu ton daging sapi beku untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri sekaligus menjaga kestabilan harga daging sapi menjelang bulan puasa.

"Sudah tanda tangan rekomendasi atas permintaan Bapak Presiden impor daging murah, dan hari ini (Jumat, 27/5) tambah lagi," kata Menteri Amran.

Impor daging sapi beku atau secondary cut, menurut Mentan, merupakan respons atas permintaan Presiden Joko Widodo yang menginginkan harga daging sapi Rp80 ribu per kilogram menjelang Ramadan. (Tes/Dro/PT/YH/X-7)