Jangan Setengah-Setengah Eksekusi Paket Ekonomi

PELAKU usaha berharap pemerintah total dalam mengeksekusi 12 paket kebijakan deregulasi ekonomi yang telah dikeluarkan. Hal itu demi memastikan efektivitas ke-12 paket kebijakan yang bertujuan mendongkrak investasi itu maksimal.

“Sebagian besar aturan dan kebijakan di dalam paket belum efektif. Bagi kami, mungkin baru sekitar 20% yang sudah benar-benar jalan. Sisanya, komitmen pemerintah seperti masih setengah-setengah,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani seusai seminar Winning the AEC War di Jakarta, kemarin.

Ia menilai tidak semua paket kebijakan ekonomi yang diterbitkan mudah diterapkan. Hanya Paket XII yang mudah dipahami dan mudah dieksekusi. “Itu pun terbatas untuk usaha kecil, menengah, dan pembiayaan mikro.”

Karena itu, ia meminta pemerintah bergegas menyelesaikan tumpukan pekerjaan rumah agar semua aturan di dalam paket kebijakan bisa direalisasikan. “Yang lebih mendesak ialah kebijakan supaya bagaimana private sector lebih bergerak.”

Salah satu yang dunia usaha dorong ialah pemberlakuan pengampunan pajak sebagai langkah cepat untuk mendongkrak investasi dan meningkatkan likuiditas secara bersamaan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan Roeslani juga mengingatkan paket kebijakan deregulasi yang ada agar disinergikan dengan pemerintah daerah. Sebab, tidak sedikit keputusan pusat yang tidak harmonis dengan daerah. “Contoh, masih ada proyek infrastruktur yang seret terhalang oleh peraturan daerah,” kata dia.

Saat dihubungi, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan, salah satu faktor kendala implementasi paket adalah adanya kementerian/lembaga yang belum menyinkronisasi kebijakan. “Ibaratnya semacam cucunya kebijakan. Jadi walau perpres atau inpresnya sudah keluar, peraturan di tingkat kementerian belum ada. Itu membuat implementasi paket terhambat.”

Sejak 9 September 2015, pemerintah telah meluncurkan 12 paket kebijakan ekonomi untuk mendorong investasi. Presiden Joko Widodo, saat memimpin rapat terbatas evaluasi paket kebijakan ekonomi di Kantor Presiden, Selasa (24/5), meminta implementasi paket dipastikan berjalan. Demi efektivitas pelaksanaannya, pemerintah juga membentuk Tim Pemantau Paket Deregulasi yang dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution. (Jay/X-3)