Pemkot Bogor akan Tambah Kepemilikan Saham pada Bank BJB

PEMERINTAH Kota Bogor akan menambah besaran saham di Bank BJB
pada 2022 ini. Saat ini, Pemkot Bogor memiliki porsi saham 0,48%
atau yang terkecil di antara pemerintah kabupaten/kota lainnya di
Jawa Barat.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya bersama DPRD
Kota Bogor telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) PT Bank Jabar Banten (BJB) pada akhir 2021 lalu.
 
Perda itu mengatur Pemkot Bogor akan menggelontorkan dana sebesar Rp7
miliar untuk menjaga persentase saham.

"Kami berterima kasih kepada DPRD yang menyetujui Raperda PMP kepada
Bank BJB menjadi perda. PMP ini seiring dengan perubahan ketentuan
investasi pemerintah daerah pada perseroan, ditambah dengan Bank BJB
saat ini tengah melakukan perluasan usaha agar rasio kecukupan modal
(CAR) tetap terjaga," katanya, Rabu (9/2).

Bima memastikan, pihaknya perlu memertahankan persentase kepemilikan
saham sebesar 0,48% dari keseluruhan modal, dengan besaran sesuai
harga saham yang berlaku yakni paling banyak sejumlah Rp7 miliar.

Pemenuhan penyertaan modal tersebut dilakukan melalui mekanisme yang
berlaku di Bursa Efek Indonesia berdasarkan ketersediaan pasar dan
kemampuan keuangan daerah yang dianggarkan dalam APBD sesuai ketentuan
perundangan.

"Kami berharap dengan ditetapkannya perda ini menjadi momentum
percepatan pemulihan ekonomi masyarakat," katanya.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, dengan porsi saham saat ini yang masih dibilang kecil, Pemerintah Kota Bogor masih dapat deviden Rp4 miliar setahun dari Bank BJB.

Untuk itu, penyertaan modal harus dilakukan agar dividen tetap terjaga.
"Pada 2020 kami dapat Rp4,1 miliar dan 2021 naik menjadi Rp4,4 miliar lebih," katanya.

Artinya, terjadi peningkatan nilai dividen 7%. "Itu sebabnya,
Pemkot Bogor merasa wajib mempertahankan kepemilikan porsi saham.
Intinya Pemkot Bogor ingin nilai saham bertambah. Karena dividen bagus
ke Pemkot Bogor. Keuntungannya dari dividen," ungkap Dedie.

Dedie menyebutkan setidaknya ada dua kepentingan Pemkot Bogor dalam
penambahan nilai saham di Bank BJB. Kecuali untuk menjaga dan
meningkatkan pemasukan dari dividen, juga Pemkot Bogor tetap menjaga
nilai historis karena Bank BJB lahir sebagai bank daerah Jawa Barat dan
Banten.

"Kalau kepemilikan bertahan, dividen yang diterima Pemkot Bogor juga
masih tetap dan masuknya melalui APBD. Masuk dalam pemasukan lain-lain," tuturnya.

Dedie menambahkan, sebetulnya Pemkot Bogor ingin tak hanya sekadar
mempertahankan nilai saham, melainkan juga menambahnya. Paling tidak,
Kota Bogor bisa memiliki saham senilai 1%.

"Dengan begitu, Kota Bogor punya hak suara sebagai pemilik," katanya.

Penambahan penyertaan modal untuk mempertahankan porsi saham dilakukan
Pemkot Bogor karena Bank BJB bakal melakukan aksi korporasi penambahan
modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) I atau right
isue pada Maret mendatang.

Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi menyatakan Bank BJB akan melepas
saham baru maksimal sebanyak 925 juta lembar saham seri B atau setara
9,40% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan. Rencana aksi korporasi itu telah disetujui dalam RUPS Tahunan 6 April
2021 lalu.

"Seluruh dana right issue setelah dikurangi dengan biaya emisi akan
digunakan seluruhnya untuk memperkuat struktur permodalam dalam rangka
ekspansi kredit perseroan," katanya. (N-2)