Holding dan Dua Subholding di Bawah PLN Ditargetkan Rampung pada 2025

MENTERI BUMN Erick Thohir menargetkan pembentukan dua subholding di bawah holding utama PT PLN (Persero) akan rampung paling lambat pada tahun 2025.

"Kita akan tuntaskan ini di tahun ini. Enam bulan sebelum akhir tahun kita akan ada virtual holding seperti yang kita lakukan di Pelindo dan Pertamina. Full transisi kita harapkan 2025 kalau bisa lebih cepat 2024. Tergantung kondisi," kata Erick Thohir dalam konferensi pers, Rabu (19/1).

Sejumlah negara menjadi cerminan untuk pembentukan subholding, seperti Korea, Italia, Prancis, dan Malaysia, untuk langkah melebarkan bisnis PLN. Dari hasil perbandingan itu diputuskan perlu adanya spin off atau pembentukan sub holding power plant (pembangkit listrik).

"Dari benchmarking awal confirmed bahwa kita harus men-spin off yang namanya power plant kita menjadi sebuah subholding tersendiri karena banyak negara seperti itu,” kata Erick.

PLN sendiri nantinya akan fokus melakukan transmisi listrik dan juga pemasaran. Namun, selain itu ada juga potensi bisnis di luar kelistrikan tetapi dengan memanfaatkan infrastruktur yang dimiliki PLN.

“Di luar listrik, PLN punya kabel di mana-mana. Kita benchmarking juga di negara lain dan ini bisa ditingkatkan independensinya. Ini bisa dijadikan apakah namanya PLN Mobile dengan fiber optiknya. Tetapi tetap fokus kepada pelayanan listrik itu sendiri, bukan tiba-tiba lari ke bisnis lain,” ungkap Erick.

Dengan demikian, kata Erick, nantinya ada holding PLN dengan pelayanan transmisi dan pemasaran, subholding pembangkit listrik dengan segala turunannya, dan subholding ritel yang terkait bisnis di luar kelistrikan namun infrastrukturnya dimiliki PLN.

Baca juga: Langkah Erick Bersih-bersih Demi Peningkatan Kinerja BUMN

Dengan adanya sub holding seluruh power plant, maka akan ada transisi besar-besaran ke pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT). Namun, bagaimana sub holding itu tidak membebani keuangan PLN pusat yang saat ini memiliki utang sebanyak Rp 500 triliun. 

Maka, subholding ini harus mencari alternatif pendanaan lain dengan misalnya melakukan aksi korporasi. Erick menekankan bahwa subholding power plant atau pembangkit ini nanti mengkonsolidasikan yang semua ada hubungan dengan turunan dari power plant.

“Strategi alternatif pendanaan bukan tidak mungkin. Kesempatan ini ada di subholding karena tidak mungkin kita utang lagi atau terus minta PMN (penyertaan modal negara). Aksi korporasi harus kita pikirkan salah satunya. Pasti selalu ada beberapa opsi, salah satunya PLN Batubara bisa saja ditutup atau dimerger,” kata Erick.

Rencananya, anak usaha PT PLN ini akan dibubarkan akhir tahun ini. Itu merupakan buntut dari permintaan pembubaran PLN Batubara oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan berdasarkan arahan Erick Thohir, pihaknya melakukan tinjauan secara menyeluruh mengenai rantai pasok batu bara.

Arahan beliau adalah bagaimana rantai pasok yang saat ini teridentifikasi, terfragmentasi bisnis yang sangat kompleks, panjang, berbelit-belit, disederhanakan, di mana ada titik lengah, dipercepat," kata Darmawan.

Pihaknya sedang meninjau rencana likuidasi atau pembubaran PT PLN Batubara. Apabila memang organisasi di PLN harus diubah agar proses bisnis dan rantai pasok yang tadinya tidak andal dan penuh risiko, menjadi rantai pasok yang andal yang efisien efektif.

"Maka semua dilakukan termasuk salah satunya adalah saat ini kami sedang melakukan review secara bisnis proses, legal, operasional dan struktur organisasi maupun sumber daya manusia untuk menuju arah ke likuidasi dari PLN Batubara agar bisnis prosesnya, rantai pasoknya bisa berjalan lebih efektif dan efisien," kata Darmawan. (A-2)