DAK Perumahan 2016 Prioritaskan

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan melakukan sosialisasi dan verifikasi teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang infrastruktur subbidang Perumahan Tahun Anggaran 2016.

Pada 2016, DAK diprioritaskan untuk membantu pemerintah daerah dalam penanganan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di daerah tertinggal, daerah perbatasan negara, pulau-pulau kecil dan pulau terluar.

“Saya harap agar perwakilan Pemerintah Kabupaten dan Kota dapat memanfaatkan dan melaksanakan DAK 2016 ini secara baik dalam mewujudkan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin, Kamis (19/5).

Syarif menyampaikan bahwa penanganan rumah tidak layak huni yang selama ini dilaksanakan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah dimulai sejak 2006.

Dalam perkembangannya, program ini dinilai cukup berhasil membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dasar disektor perumahan, khususnya untuk mencegah perumahan dan kawasan permukiman kumuh.

“BSPS pada prinsipnya berupaya mendorong masyarakat agar berdaya dan memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi sendiri pembangunan rumahnya secara swadaya dari semula tidak layak huni menjadi layak huni dalam lingkungan yang sehat dan aman," ujar Syarif.

Direktorat Rumah Swadaya selaku pembina teknis melakukan fasilitasi Kepada Daerah penerima DAK dalam proses penyusunan rencana kegiatan dalam bentuk pendampingan dan konsultasi, berdasarkan Permen PUPR No. 47/PRT/M/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur. (OL-2)