Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan perlengkapan dan fasilitas kantor yang diterima oleh karyawan biasa tidak akan dikenai pajak penghasilan (PPh) natura. Dia menyebutkan fasilitas perusahaan yang dijadikan objek PPh natura ialah barang atau fasilitas mewah yang diterima oleh pejabat tinggi perusahaan.
"Umpamanya kita diberikan handphone, Ipad, dan uang makan, itu natura, memang masuk objek pajak. Namun itu tidak masuk UU (Harmonisasi Peraturan Perpajakan/HPP) ini," ujarnya dalam Sosialisasi UU HPP, Selasa (14/12).
Pengenaan pajak natura, kata Sri Mulyani, berlaku pada fasilitas mewah yang diterima oleh pekerja atau petinggi di perusahaan. "Misal CEO menerima natura yang bukan laptop dan uang makan, tetapi kendaraan dinasnya ialah private jet. Itu pantas-pantasnya menjadi objek pajak," terangnya.
Pengenaan pajak natura dinilai untuk memenuhi asas keadilan pajak, yakni untuk melindungi dan mendukung masyarakat kecil. Dus, itu berarti perlengkapan kerja seperti laptop, ponsel, tidak menjadi objek PPh bagi karyawan dan merupakan biaya bagi perusahaan.
Sri Mulyani juga memastikan akan gencar melakukan sosialiasi mengenai aturan tersebut agar tak terjadi kesalahpahaman dalam implementasinya. Dalam UU HPP, terdapat beberapa objek yang dikecualikan dari pengenaan PPh natura.
Baca juga: Pusat Investasi Pemerintah Perkuat Kapasitas Usaha Ultramikro
Objek yang dikecualikan tersebut yakni penyediaan makan dan minum bagi seluruh pegawai, natura di daerah tertentu, natura karena keharusan pekerjaan, natura yang berasal dari APBD/APBN, dan natura dengan jenis batasan tertentu. (OL-14)
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan sistem perpajakan coretax system,
Deklarasi Menteri Keuangan G-20 menyerukan penerapan perpajakan progresif. Mereka menekankan agar orang superkaya memenuhi kewajiban pajak secara adil.
BUPATI Klaten Sri Mulyani diwakili Sekretaris Daerah Jajang Prihono membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 121 Tahun 2024 di Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Klaten.
RATUSAN siswa SD dan SMP di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengikuti lomba drumband dalam rangka peringatan Hari Jadi Klaten ke-220 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Grha Bung Karno.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawarti berkeyakinan peluncuran Simbara untuk nikel dan timah akan menambah pundi-pundi negara, selain dari komoditas batu bara.
RIBUAN warga dari berbagai daerah beramai-ramai memet (memanen) ikan di kolam Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Klaten, Minggu (21/7).
Bingung menghitung pajak penghasilan? Ini panduan lengkapnya bagi wajib pajak.
Publik mendukung upaya implementasi peraturan perundang-undangan perpajakan yang adil dan menyediakan bantuan hukum bagi anggotanya.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) telah mencatat total setoran ke kas negara sebesar Rp192,06 triliun dari 2019 hingga kuartal pertama 2024.
MENTERI Keuangan RI Mulyani mengingatkan WP atau wajib pajak pribadi atau perorangan untuk segera menyerahkan laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
Harga emas batangan PT Antam kembali mengalami kenaikan, pada Rabu (6/3) pagi. Kenaikan terjadi sebesar Rp7.000 per gram, sehingga harga saat ini mencapai Rp1.186.000 per gram.
Pada Bidang Pendidikan telah direalisasikan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD sebanyak 367 RKB, Pembangunan SMP Baru yakni SMPN 14, SMPN 15 dan SMPN 16 Denpasar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved