Percepat Lelang Pembangkit

SINYAL kekhawatiran akan masa depan pembangunan megaproyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt (Mw) sudah ditunjukkan Presiden Joko Widodo. Pada Jumat (13/5), Presiden bahkan sudah meminta Menteri ESDM Sudirman Said mengevaluasi potensi atau masalah yang membelit proyek tersebut. Dalam menanggapi itu, Sudirman Said tidak menampik proyek raksasa itu memang didera banyak hambatan. Kini ia mengaku tengah menindaklanjuti kerisauan Kepala Negara itu dengan mengkaji kembali proyek 35 ribu Mw dari sisi regulasi, tender, eksekusi sampai pengelolaan proyek. "Berbicara hambatan dalam setiap proyek, mau besar atau kecil itu tetap ada potensi (hambatan). Makanya perintah Presiden jangan lihat satu-satu masalah, tapi secara keseluruhan," cetusnya seusai mengikuti sosialisasi Gerakan Potong 10% di Jakarta, Minggu (15/5).

Salah satu yang tengah dibidik dalam evaluasi itu, kata Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman, ialah janji manajemen PLN ihwal revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2015-2024. Belum diajukannya revisi RUPTL dituding menjadi penyebab molornya proses lelang sejumlah pembangkit. Jarman menambahkan pihaknya telah mengirimkan surat peringatan kepada manajemen PLN untuk menyerahkan draf final dari revisi RUPTL paling lambat 20 Mei mendatang.
Di tempat lain, pengamat kelistrikan Fabby Tumiwa mengatakan pemerintah dan PLN harus cepat berbenah, utamanya dalam proses tender. Ia juga mengingatkan pemerintah mengeksekusi proyek energi terbarukan yang dalam megaproyek itu mendapat porsi 8.700 Mw.

"Tahun ini kan diharapkan 10 ribu Mw masuk fase konstruksi supaya bisa bertahap masuk ke sistem di 2018. Makanya harus ada pembenahan tender. Kementerian ESDM harus ikut mengawasi dan terlibat dalam persiapan tender," ucap Fabby saat dihubungi, kemarin. Sedikit berbeda, pengamat kelistrikan dari UI Iwa Garniwa menilai perlunya evaluasi mendalam apakah benar Indonesia membutuhkan listrik sebesar 35 ribu Mw. Menurut perhitungannya, dengan pertumbuhan ekonomi lokal dan global yang belum optimal, kebutuhan listrik nasional berada di bawah 30 ribu Mw. "Evaluasinya ialah wilayah mana yang benar membutuhkan dan kebutuhannya tinggi. Lalu soal banyaknya masalah yang membelit mulai dari lahan, analisis dampak lingkungan, perizinan," ujar Iwa.

Beban puncak naik
Ketika proyek listrik 35 ribu Mw belum terakselerasi, beban daya listrik malah terus meningkat. PLN mencatat beban puncak daya listrik di sistem interkoneksi Jawa-Bali mencetak rekor tertinggi, yakni 24.461 Mw pada 13 Mei 2016 pukul 18.00 WIB. Manajer Senior Humas PLN Agung Murdifi mengatakan peningkatan beban puncak tahun ini lebih cepat ketimbang tahun-tahun sebelumnya. "Hal itu disebabkan kenaikan konsumsi dan jumlah pelanggan," ungkapnya.
Saat ini total jumlah pelanggan di Jawa-Bali mencapai lebih dari 40 juta dengan daya tersambung sebesar 78.540 Mw.
(Ant/E-1)