Pak Bahlil, Di depan Wapres Pelaku UMKM Masih Keluhkan Perizinan Nih

Usai membuka Pekan Kerukunan Internasional dan Konferensi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB) ke-6 se-Indonesia, Wakil Presiden (M'aruf Amin) melakukan pertemuan dengan 10 penggiat dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Sulawesi Utara (Sulut) di Hotel Sutan Raja, Minahasa Utara, Sulut, Jumat (19/11). 

Dalam pertemuan itu, Wapres menekankan pentingnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas (keberlanjutan) terhadap para pelaku UMKM.

“Dua hal yang sering menjadi kendala adalah kuantitas dan kontinuitas. Order banyak tetapi jumlah produk terbatas dan tidak berlangsung lama. Untuk itu, para pelaku UMKM perlu bekerja sama untuk menggabungkan produk yang sejenis agar dapat memenuhi permintaan pemesanan,” imbau Wapres.

Dalam dialog tersebut, beberapa penggiat dan pelaku UMKM menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan usaha mereka. Kendala tersebut di antaranya, pelayanan berbagai perizinan seperti sertifikasi halal dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang belum satu pintu, sehingga mereka harus datang ke berbagai instansi.

Kendala lainnya adalah belum adanya ‘Rumah Kemasan’ sehingga pelaku UMKM harus memesan dari luar Sulawesi Utara. Hal ini akan membutuhkan waktu pengiriman barang yang lebih lama dan ongkos yang lebih tinggi, sehingga produk yang dijual semakin mahal.

Kendala lain yang sering dihadapi pelaku UMKM di Sulut adalah kompetensi sumber daya manusia, misalnya dalam hal membatik dan melakukan kerajinan dengan menggunakan bahan-bahan lokal.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengatakan, terkait peningkatan kompetensi pengemasan telah dilakukan kerja sama dengan Bank Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. Sementara, untuk pelayanan perizinan satu pintu, Pemprov Sulut juga telah membangun  mall  pelayanan.

“Namun pelayanan perizinan BPOM belum ada di situ, kalau yang lain sudah,” ungkapnya.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menambahkan, agar pelaku UMKM ketika memulai usahanya memiliki Nomor Induk Berusaha dan melakukan prosedur-prosedur yang sesuai dari BPOM, sehingga mudah mendapatkan perizinan dari instansi tersebut.

Terkait peningkatan kompetensi SDM, Teten akan mendukungnya dengan melakukan pendekatan inkubasi. “Kami akan fokus scalling up kompetensi SDM dengan pendekatan inkubasi,” jelas Teten.

Sementara Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan bahwa terjadi peningkatan kompetensi oleh alumni yang mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), dimana 40 % di terima pasar kerja, dan 60 % menjadi wirausahawan.

Ida mengungkapkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan mendapatkan lahan dari Pemerintah Daerah Minahasa Utara untuk dibangun BLK

"Dalam pembangunan BLK ini kami dibantu oleh komunitas-komunitas beragama," ungkapnya.

Selain membangun BLK, upaya lain yang didorong adalah pemagangan. “Melalui pemagangan juga bisa meningkatkan kompetensi SDM,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula pemberian bantuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) oleh Ketua BAZNAS Noor Achmad, kepada pelaku UMKM di Sulut, yang disaksikan langsung oleh Wapres.

“Sumbangan diberikan kepada 110 pelaku UMKM, dan masing-masing mendapat dana sebesar satu juta rupiah,” ujar Noor Achmad.

Adapun penerima bantuan BAZNAS diwakili oleh tiga pelaku UMKM, yaitu Meynio Sumpendap yang menjual produk nike tore, roa tore, cakalang tore, nila tore, abon nila, dan sambal roa; Santje Ponto yang menjual produk abon cakalang, halua kenari, sambal roa, kacang batik, krepek singkong gula merah, dan abon cakalang rica; serta Mila Amelia yang menjual aneka sambal, abon dan keripik kelapa. (Ind/E-1)