Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menekankan bahwa APBN 2022 harus menjadi instrumen utama pendongkrak pertumbuhan ekonomi tahun depan.
Rincian penerimaan dan pengeluaran negara itu harus mampu memperkuat daya tahan ekonomi dan mengakselerasi daya saing nasional di tengah perlambatan ekonomi dunia yang diyakini masih berlanjut.
"Kita mesti mewaspadai tantangan kita di 2022. Potensi berlanjutnya pandemi dan perlambatan ekonomi dunia masih ada. Oleh karena itu, APBN 2022 harus bisa menjadi instrumen utama untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya tahan ekonomi, mengakselerasi daya saing kita," ujar Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (17/11).
Baca juga: Wapres: Indonesia masih dalam Fase Kritis Pemulihan Ekonomi
Kepala negara pun menginstruksikan seluruh kementerian/lembaga untuk bergerak cepat merealisasi anggaran sejak awal 2022. Ia ingin, sejak Januari, program-program di lapangan sudah bisa dieksekusi.
"Artinya, di bulan ini, kita siapkan administrasi agar awal tahun sudah bisa dieksekusi dan kita harus siapkan dasar pelaksanaan itu," tuturnya.
Selain itu, ia juga meminta seluruh jajaran menterinya memangkas belanja-belanja yang tidak perlu. Semua rutinitas yang tidak efektif harus dialihkan menjadi belanja yang produktif, yang bisa memberi dampak positif kepada masyarakat.
"Perlu penajaman dan efisiensi belanja. Belanja rutinitas, belanja yang tidak perlu segera hilangkan, geser ke belanja produktif," tandasnya. (A-2)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved