Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) untuk mempercepat implementasi serta mendukung realisasi penanaman modal di daerah.
Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan data investasi yang dirilis tiap triwulan merupakan akumulasi dari investasi seluruh Indonesia. Oleh karena itu kabupaten memiliki peran yang strategis. Kemudian, investasi dalam rangka mendorong hilirisasi transformasi ekonomi mencakup wilayah kabupaten.
"Kabupaten yang punya wilayah, yang punya lingkungan dan masyarakat di dalamnya. Maka penting mensinkronisasi," kata Bahlil, Kamis (11/11).
Lalu MoU ini juga penting terkait online single submission (OSS). Sebab dari total pendaftar, 90% lebih merupakan UMKM yang berasal dari daerah-daerah. Kesepakatan ini sebagai bentuk proaktif dari Apkasi dan Kementerian Investasi untuk bersinergi.
Tujuannya meningkatkan investasi sebanyak-banyaknya, menciptakan lapangan pekerjaan, mendatangkan devisa untuk negara, dan bisa menghasilkan produk-produk substitusi impor.
"Supaya pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih tinggi, dan memiliki daya saing," kata Bahlil.
Baca juga: Pemkab Muba Gandeng BKPM Datangkan Investor Sawit
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Sutan Riska Tuanku Kerajaan upaya memperkuat kolaborasi pemerintah daerah dengan pusat, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, bahwa berinvestasi di daerah harus dilakukan secepatnya.
Dalam waktu berjalan, dengan adanya OSS, pemerintah kabupaten akan memperbaiki hambatan-hambatan di wilayah untuk kepentingan keberlangsungan investasi di daerah. Sebab di seluruh kabupaten memiliki investasi beragam. Umumnya hambatan investasi terjadi pada persoalan lahan, lingkungan, dan tingkat penerimaan rakyat.
"Tetapi dengan satu model perizinan yang akan mempermudah para investor masuk ke daerah yang ada di Indonesia," kata Sutan. (A-2)
Situasi perekonomian dalam negeri masih terancam krisis perlu diperhatikan. Industri dalam negeri saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, seperti penutupan pabrik
BKPM mencatat realisasi investasi yang masuk ke Indonesia selama periode Januari-Juni 2024 atau semester I 2024 mencapai Rp829,9 triliun.
INVESTASI Korea Selatan ke Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sekitar US$14 miliar atau setara Rp229,51 triliun. Angka investasi ini lebih banyak mengarah ke sektor hilirisasi.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai anggaran KL di tahun depan akan mengalami penurunan rerata 10% hingga 20%.
Staf Khusus Kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa menuturkan sampai saat ini pihaknya belum menerima keluhan dari pelaku usaha terkait kendala proses perizinan di sistem OSS.
Bahlil Lahadalia diminta penjelasan terkait belum adanya suntikan modal dari asing untuk mendanai proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
Podomoro University terus menjalin kooperasi untuk memperkuat posisinya di ranah global.
Kesepakatan kerja sama gas bumi ini terdiri dari 27 Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG), 2 Memorandum of Understanding (MoU) dan 1 Novasi.
Pemesanan ini dilakukan Jhonlin Group dalam rangka menunaikan tugas negara, menggarap proyek food estate seluas 100 ribu hektare di Papua.
Jhonlin Group akan terus mengembangkan proyek pertanian untuk mendukung pengembangan pertanian Indonesia.
Sinergitas saja sangat penting, mengingat timah adalah mineral yang sangat dibutuhkan industri dalam skala global.
Pemberdayaan perempuan sangat menentukan pendapatan suatu negara dan menentukan suksesnya bagaimana beban suatu negara di kala ageing population nanti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved