Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menyoroti jumlah dana pemerintah daerah (pemda) yang tersimpan di perbankan sebesar Rp194,12 triliun hingga akhir September 2021.
Adapun jumlah itu naik dari periode Juli dan Agustus, yang masing-masing sebesar Rp173,73 triliun dan Rp178,95 triliun. "Dana yang ditempatkan di perbankan mencapai Rp194,12 triliun. Melonjak lagi, karena dua bulan sebelumnya, Juli dan Agustus, sudah turun," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Senin (25/10).
Baca juga: KPPOD: Arahan Pengelolaan APBD Jangan Hanya Jadi Macan Kertas
Besarnya dana pemda yang tersimpan di perbankan, lanjut dia, disebabkan tingkat penyerapan belanja modal di daerah masih rendah. Selain itu, masih terdapat daerah dengan nilai dana di bank yang melebihi kebutuhan biaya operasional tiga bulan ke depan.
Bahkan, posisi dana pemda di perbankan pada September 2021 jauh lebih tinggi dari posisi Juni 2021, yang tercatat Rp190,13 triliun. Namun, posisi dana pemda di perbankan pada periode tersebut lebih rendah dari posisi dua tahun sebelumnya.
Tercatat pada September 2020, dana pemda di perbankan mencapai Rp239,53 triliun. Lalu, pada periode serupa di 2019 sebesar Rp245,58 trilun. "Dibandingkan dua tahun terakhir, simpanan pemda di perbankan lebih rendah. Ini tetap menjadi persoalan dari sisi jumlah simpanan," pungkas Ani, sapaan akrabnya.
Baca juga: Dikabarkan Pailit, BUMN Ogah Suntikan PMN ke Garuda
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi belanja APBD mengalami kontraksi 2,11% (year on year/yoy). Tercatat per September 2020, belanja APBD mencapai Rp616,59 triliun, sedangkan pada September 2021 hanya Rp603,57 triliun.
Adapun belanja kesehatan di APBD terpantau minus 3,7%. "Ini sangat kontras dengan belanja pemerintah pusat di bidang kesehatan, yang justru melonjak sangat tinggi," kata Bendahara Negara.(OL-11)
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan sistem perpajakan coretax system,
Deklarasi Menteri Keuangan G-20 menyerukan penerapan perpajakan progresif. Mereka menekankan agar orang superkaya memenuhi kewajiban pajak secara adil.
BUPATI Klaten Sri Mulyani diwakili Sekretaris Daerah Jajang Prihono membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 121 Tahun 2024 di Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Klaten.
RATUSAN siswa SD dan SMP di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengikuti lomba drumband dalam rangka peringatan Hari Jadi Klaten ke-220 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Grha Bung Karno.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawarti berkeyakinan peluncuran Simbara untuk nikel dan timah akan menambah pundi-pundi negara, selain dari komoditas batu bara.
RIBUAN warga dari berbagai daerah beramai-ramai memet (memanen) ikan di kolam Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Klaten, Minggu (21/7).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.
PTN di bawah Kemendikbud-Ristek mengerahkan tenaga mencari uang dari mahasiswa sehingga uang kuliah mahal. Sementara itu, PTN di bawah kementerian lain tinggal terima dana APBN.
Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) yang telah dijalankan Perpusnas, sangat membantu masyarakat di daerah terutama selama pandemi covid-19.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved