Pembengkakan Anggaran Kereta Cepat Tidak Rasional, BPK Diminta Audit

ANGGOTA Dewan Pakar Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono menuding anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak rasional, lantaran mengalami pembengkakan biaya US$2 miliar, dari US$6,07 miliar menjadi US$8 miliar atau sekitar Rp 112 triliun. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta terlibat.

"Ini pembekakan biaya fantastis. Seharusnya, pembengkakan biaya ini tidak dibebankan kepada APBN, sesuai perjanjian awal dengan Tiongkok pada saat pelelangan. Maka, BPK diharapkan mengaudit anggaran kereta cepat itu," ucapnya dalam rilis resmi, Jumat (15/10).

Anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini menilai, pembengkakan biaya yang begitu besar senilai US$2 miliar akan membebani masyarakat, karena investasinya sebagian besar menggunakan uang rakyat atau APBN.

Langkah ini pun akan membuat masyarakat kesulitan untuk mendapatkan tarif murah bila menggunakan kereta cepat Jakarta - Bandung. Imbasnya, transportasi ini diperkirakan menjadi tidak ekonomis yang akhirnya tidak diminati oleh masyarakat.

Baca juga: 4 Tahun Anies Menjabat, Wagub DKI Klaim Visi Misi Sudah Tercapai

"Dengan biaya pembangunan sebasar Rp114 triliun ini, pemerintah mempunyai target bisa menumbuhkan ekonomi yang besar dan menampung banyak jumlah tenaga kerja," ucap Bambang.

"Tetapi, seharusnya pemerintah bisa melakukan investasi dengan skala prioritas pembangunan yang lebih efisien, guna menumbuhkan ekonomi dan menampung tenaga kerja yang jauh lebih besar," tambahnya.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur ini meminta pemerintah memprioritaskan pembangunan jalur kereta lain, yakni jalur Kereta Api Trans Sumatera yang dikatakan masih kurang sekitar 1.500 kilometer dalam konstruksi.

Menurut Bambang, bila jalur itu diprioritaskan, maka membutuhkan biaya sebesar Rp45 triliun dengan asumsi perkilometer rel kereta api biaya sebesar Rp30 miliar, data Kementerian Perhubungan. Rel kereta api tersebut, sambung Bambang, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengangkut penumpang dan logistik.

Pemerintah perlu mempertimbangkan skala prioritas pembangunan yang lebih efisien untuk menumbuhkan ekonomi dan serapan tenaga kerja yang lebih besar. Bila dengan anggaran 114 triliun tersebut sebenarnya cukup untuk membangun jalur rel kereta api trans Sumatera dan rel kereta api trans Sulawesi," pungkasnya. (OL-4)