Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
STAF Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga melaporkan realisasi pembayaran dividen BUMN per akhir Agustus 2021 mencapai Rp 29 triliun, meningkat dari target pembayaran dividen BUMN yang sebesar Rp 25 triliun.
"Pembayaran dividen BUMN tersebut sebagian besar berasal dari sektor perbankan, PT Telkom Indonesia (Persero) dan juga dari sektor energi. Sementara itu, penurunan pemasukan dividen BUMN paling besar yaitu dari sektor logistik dan sektor perhubungan udara," kata Arya, dalam dialog Virtual, Selasa (5/10)
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pandemi Covid-19 dan penerapan PPKM berakibat menurunnya setoran dividen BUMN perbankan, khususnya karena penurunan kinerja keuangan BUMN.
Pada 2022, pemerintah menargetkan penerimaan dividen dari BUMN sebesar Rp 28,5 triliun, tumbuh 9,07% dari proyeksi tahun 2021 sebesar Rp 26,13 triliun.
Miratel Siap IPO
Lebih lanjut dia menginformasikan bahwa salah satu anak usaha BUMN yang akan mencatatkan saham perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam waktu dekat adalah anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel).
"Yang pasti Mitratel yang terdekat (IPO). Kita tahu Mitratel ini pemilik terbesar tower-tower yang ada sekarang. Dia akan menjadi perusahaan bintangnya perusahaan tower di Indonesia," kata Arya.
Arya meyakini IPO Mitratel akan sukses mengingat fundamental perusahaan yang kuat di sektornya. Ini bisa dilihat dari aset dan layanan perseroan, yang tidak dimiliki oleh perusahaan sejenis di bisnis menara telekomunikasi. Selain itu, jaringannya juga didukung fiber optik, sehingga tower memiliki power yang kuat," ujarnya.
Sementara itu, untuk rencana IPO anak usaha BUMN lainnya, seperti PT Pertamina Geothermal Energy disebutkan masih harus menunggu waktu. Pembentukan holding BUMN panas bumi ditargetkan oleh pemerintah sebagai bentuk komitmen sumber daya energi baru dan terbarukan (EBT) dengan menggabungkan anak usaha Pertamina dan PLN.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan IPO Mitratel pada akhir 2021 atau awal 2022. Meski begitu, langkah go public didasarkan pada pertimbangan atau kebutuhan pasar BEI. Karena itu, realisasinya akan tetap melihat dinamika pasar sebelum memutuskan untuk melantai di BEI.
"Nanti yang namanya Mitratel akan kita siapkan leader go public di tahun ini atau awal tahun depan. Nanti tergantung market kita bisa lihat," ucap Erick, beberapa waktu lalu. (OL-13)
Baca Juga: Masuk Fortune 100, GRP Tunjukkan Kinerja Positif
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyetor dividen sebesar Rp3,09 triliun kepada negara. PLN mencatat angka setoran terbaru itu lebih tinggi dibandingkan 2022 yang hanya Rp2,19 triliun.
PASAR modal Indonesia sejak 2019 mencatatkan akumulasi penghimpunan dana senilai Rp479,42 triliun. Total nilai pajak yang dibayarkan perusahaan tercatat yaitu senilai Rp185,17 triliun.
EMITEN tambang nikel PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel menetapkan pembagian dividen tunai tahun buku 2023 sebesar Rp1,6 triliun.
PT Colorpak Indonesia Tbk (CLPI) memutuskan akan membagikan dividen sebesar Rp39,28 miliar dari laba tahun buku 2023. Jumlah ini setara dengan Rp128,25 per lembar saham.
Ekonom Minta Maksimalkan Peran BUMN untuk Menopang Pertumbuhan Ekonomi
Alasan tidak dibagikan dividen tahun buku 2023 karena mempertimbangkan untuk belanja modal proyek-proyek INCO yang sedang berjalan dan modal kerja perseroan di tahun-tahun mendatang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved