INTERNATIONAL Energy Association menyebutkan di negara-negara berpenghasilan tinggi, efisiensi energi adalah sumber energi terbesar. Efisiensi mencakup menghemat konsumsi energi serta menemukan teknologi energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mengganti energi fosil yang lebih mahal.
Hal tersebut disampaikan Managing Director and Chief Operating Officer Bank Dunia Sri Mulyani dalam pembukaan International Student Energy Summit (ISES) 2015 di Nusa Dua, Bali, kemarin. "Energi dan cara kita menggunakannya harus efisien, berkelanjutan, dan sebisa mungkin terbarukan." ujar Sri.
Dari catatannya, penggunaan EBT secara global naik 4% antara 2010 dan 2012. Tiga perempat dari EBT yang dikembangkan secara global yaitu tenaga angin, matahari, dan air. Asia Timur yang menguasai penggunaan energi tersebut dengan porsi 42%.
Mengembangkan EBT diakuinya membutuhkan modal besar sehingga menjadi hambatan. Menurutnya, itu bisa diatasi melalui kebijakan insentif.
Mantan Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menuturkan subsidi bahan bakar fosil turut mengganjal. Pada 2013, hampir Rp6.600 triliun uang pemerintah di berbagai negara terpakai untuk subsidi langsung bahan bakar fosil.
Negara-negara tersebut, kata dia, berkilah subsidi bahan bakar fosil merupakan cara mengurangi biaya konsumen dan mendorong pertumbuhan ekonomi. "Tetapi, subsidi yang tidak tepat sasaran membawa biaya sangat besar dan menjadi hambatan penghematan energi," cetus Sri.
Senada, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengakui investasi di bidang EBT masih menghadapi masalah di Indonesia. Nilai investasi pembangkit listrik tenaga air dan panas bumi lebih mahal dua kali lipat ketimbang berinvestasi bahan bakar fosil. "Tetapi, biaya operasi hidro (air) dan geotermal (panas bumi) jauh lebih murah," tuturnya.
JK mendorong generasi muda untuk menciptakan teknologi energi baru dan terbarukan yang efisien dan ramah lingkungan.
Mendadak tegang Di Jakarta, rapat kerja Komisi VII DPR dan Menteri ESDM sempat mendadak tegang. Pada awal rapat, anggota Komisi VII DPR Harry Purnomo mempertanyakan kehadiran Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Anggota dewan pun banyak menginterupsi ketika KKKS melaporkan realisasi dan proyeksi lifting migas. Harry dan Ketua Komisi VII Kardaya Warnika mempertanyakan perbedaan angka yang dengan angka SKK Migas. Harry menilai itu menunjukkan sistem yang ada di SKK Migas tidak berjalan dengan baik.
Dengan nada meninggi Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan saat ini belum sampai pada siklus pembahasan lifting tahun depan. "Angka-angka yang disampaikan KKKS belum dikalibrasi SKK Migas. Jadi kalau bicara sistem, forum ini yang merusak sistem," cetusnya.
Sudirman pun mengingatkan kehadiran para KKKS ialah untuk memenuhi undangan dari Komisi VII. "Ke depannya, biarkan KKKS bekerja. Tidak perlu dilibatkan dalam forum politik seperti ini," tuturnya keras.
Di akhir rapat, Fraksi Golkar, Demokrat, PKB, PPP, dan Hanura menyetujui besaran subsidi tetap Rp1.000/liter untuk solar tahun depan. Gerindra mengusulkan Rp1.200/liter dan PDIP Rp1.500/liter. Adapun PKS, PAN, dan NasDem tidak hadir. (Mus/E-1)