Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah tetap menjalankan konsolidasi fiskal untuk menjaga keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Salah satunya, tecermin dari realisasi pembiayaan anggaran yang mencapai Rp550,6 triliun hingga akhir Agustus 2021. "Dalam UU APBN dituliskan bahwa target utang tahun ini untuk defisit 5,7% dari PDB itu totalnya Rp1.177,4 triliun," jelas Ani, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers virtual, Kamis (23/9).
"Jadi kalau sekarang kita meng-issue Rp550 triliun, ini hanya 46,8% dan ini sudah Agustus. Jadi, jauh lebih kecil dari yang tadinya ditargetkan," imbuhnya.
Baca juga: Realisasi Pemulihan Ekonomi Nasional Capai 53,2%
Kinerja pembiayaan utang juga tercatat mengalami pertumbuhan minus 20,5%, jika dibandingkan periode yang sama pada 2020 sebesar Rp692,3 triliun. Pembiayaan utang terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp567,4 triliun dan pinjaman neto Rp16,8 triliun.
Penerbitan SBN dikatakannya jauh lebih rendah dari yang ditargetkan dalam APBN, yakni Rp1.207,3 triliun. Hal itu terjadi karena pemerintah melakukan penyesuaian penerbitan SBN.
"Sampai akhir Agustus meng-issue Rp567,4 triliun atau 47,0%. Bahkan kurang dari 50%, padahal ini sudah bulan ke-8. Kenapa itu terjadi? Karena ada penyesuaian target dari penerbitan SBN neto. Kenapa bisa dilakukan? Karena kita menggunakan sisa anggaran lebih tahun lalu," jelas Bendahara negara.
Penggunaan sisa anggaran lebih untuk pembiayaan utang dilakukan dengan menyesuaikan investasi pemerintah. Selain itu, Surat Keputusan Bersama (SKB) III antara Bank Indonesia dan pemerintah juga mendorong penurunanan penerbitan SBN.
Baca juga: BI Tahan Lagi Suku Bunga Acuan di Level 3,50%
Menurut Ani, Bank Indonesia telah berkontribusi dalam penanganan dampak pandemi covid-19. Itu terkait pembelian SBN seperti yang tertuang dalam SKB I dan III. Tercatat hingga 15 September, Bank Sentral sudah membeli Rp139,8 triliun dalam bentuk SUN Rp95,6 triliun dan SBSN Rp44,25 triliun.
Hal tersebut mencerminkan upaya kondolidasi fiskal yang konsisten. APBN sebagai instrumen fiskal dapat memainkan perannya untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.
"Kita tetap menangani covid-19, melindungi masyarakat, memulihkan ekonomi, namun konsolidasi fiskal tetap kita lakukan. Ini berarti issuance utang menurun," tutupnya.(OL-11)
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada empat hal krusial ketika mulai menjadi Kepala Negara nantinya.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved