Ekspor Jasa Konstruksi Indonesia Ditargetkan Rp6 Triliun

EKSPOR Jasa Konstruksi Indonesia ditargetkan tembus angka Rp6 trilyun pada periode tahun 2015-2016. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 3 triliun pada periode 2014-2015.

Pemerintah harus menjembatani para pengusaha jasa konstruksi yang akan ekspansi keluar negeri, dalam hal ini Kementerian PUPR dituntut untuk tanggap terhadap permasalahan dan bersinergi dengan Kementerian Luar Negeri.

“Pemerintah sangat mendukung para kontraktor Indonesia agar 'menyerang' atau mengerjakan pekerjaan konstruksi di luar negeri namun harus profit. Sebab faktanya terdapat kontraktor kita yang membangun sebuah proyek di Timur Tengah namun mengalami rugi & dispute," terang Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Yusid Toyib dalam keerangan tertulisnya Rabu (27/4).

Pada tahun 2015 lalu Indonesia menyasar ekspor jasa konstruksi ke beberapa negara di benua Asia dan Afrika. Hingga saat ini data pasar ekspor konstruksi utama Indonesia beberapa negara diantaranya, Arab Saudi, UEA, Qatar, Aljazir, Libya, Myanmar, Philippines, Brunei, Malaysia, dan Timor Leste. Mayoritas kontraktor yang mengerjakan dari BUMN dan beberapa oleh swasta.

Pasar ekspor konstruksi di Asia sendiri seperti GCC / Gulf Cooperation Council / Dewan Kerjasama Negara Arab di Teluk sekitar USD 2 Triliun dimana separuhnya di Arab Saudi sedangkan untuk pasar konstruksi di ASEAN yakni sekitar USD 400 milyar dimana 70% dari nilai tersebut berada di Indonesia. Namun yang perlu disoroti adalah para pelaku utama pasar konstruksi di ASEAN, berasal dari Jepang (28%), China (24%), Korea (21%) dan UK (10%).

Sedangkan Indonesia sebenarnya memiliki keunggulan yang dapat menjadi kunci dalam mengoptimalkan populasi yang besar sehingga dapat mendorong produktivitas tenaga kerja dalam negeri. Tergambar dari sektor Konstruksi di Indonesia memberikan nilai positif terlihat dari kontribusi Sektor Jasa Konstruksi terhadap PDB tahun 2015 lalu dengan memberikan sumbangsih sekitar 10,3% dari PDB atau senilai Rp 854,1 Triliun dan mampu menyerap angkatan kerja sekitar 5,3 % dari 120,4 juta angkatan kerja.

Sementara itu Former Market Intelligance, Kedutaan Besar Scandinavia untuk Indonesia, Oding Hirawan, mengatakan bahwa kunci keberhasilan bagaimana sebuah negara berhasil melakukan ekspor konstruksi ke negara lain adalah ada dukungan gabungan pemerintah tersebut yang menjadi satu, dalam hal ini di Indonesia ada Kementerian yang membina sektor konstruksi Indonesia yaitu Kementerian PUPR yang respon terhadap kualitas SDM, Hardware dan Software, serta ada Kementerian Luar Negeri yang memfasilitasi pembuka kerjasama G2G (Government to Government), dan fasilitas-fasilitas lainnya.

“Para Badan Usaha Jasa Konstruksi membutuhkan peran pemerintah sebagai pemberi jaminan atau kepastian terhadap sebuah pekerjaan, informasi intelegent, akses pasar, bantuan hukum, diplomasi, lobi, strategi, termasuk dukungan pembiayaan dan permodalan. Faktanya pelayanan pemerintah saat ini Konsular, Ekonomi, ada gap," ujar Oding.

Untuk mendorong ekspor jasa konstruksi nasional, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kmenterian PUPR sendiri memiliki Direktorat Bina Investasi Infrastruktur, yang bertugas salah satunya menyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan pasar infrastruktur, dan melaksanaan kebijakan pembinaan pasar infrastruktur, juga memberikan bimbingan teknis pembinaan pasar infrastruktur kepada para BUJK (Badan Usaha Jasa Konstruksi) serta melakukan pemantauan dan evaluasi pasar infrastruktur.

“Kami menguraikan permasalahan yang terjadi saat ini untuk kemudian memberikan jalan kepada para BUJK untuk meningkatkan kompetensinya dan memberikan pembinaan terkait pasar Infrastruktur di Indonesia dan di luar negeri”, tutur Direktur Bina Investasi Infrastruktur, Dudi Suryobintoro.(OL-4)