Krisis Mengintai, Jaring belum Siap

KENDATI nilai tukar rupiah kemarin menguat, kinerja yang lemah lebih banyak tercetak ketimbang penguatan. Bursa saham turut terseret hingga merosot ke bawah level 5.000. Tanpa ada peringatan lebih lanjut, RI bisa terpeleset ke jurang krisis.

Menilik situasi perekonomian Indonesia, Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Fauzi Ichsan tidak menampik urgensi kehadiran undang-undang jaring pengaman sistem keuangan (JPSK).

Meski digadang untuk disahkan sejak awal masa sidang 2015, rancangan UU JPSK tidak kunjung rampung. Bahkan, Fauzi mengungkap draf RUU belum diserahkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu). RUU tersebut diperkirakan baru bisa diundangkan tahun depan.

Fauzi memaklumi panjangnya waktu yang dibutuhkan untuk mematangkan RUU JPSK. Alasannya, RUU itu menyangkut empat kementerian dan lembaga sehingga rentan terjadi tabrakan kewenangan.

"Memang ada wacana bahwa UU JPSK ini adalah UU spesialis. Namun juga apa jaminannya di pengadilan akan diperlakukan sebagai UU spesialis? Karenanya ini di praktisi hukum masih dirancang, jadi memang tetap harus hati-hati, harus tidak boleh melanggar UU yang ada," papar Fauzi, di Jakarta, kemarin.

Senada dengan Fauzi, Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad juga menyadari pen-tingnya pembahasan yang matang terhadap RUU JPSK. Kendati demikian, Fadel menilai RUU JPSK penting untuk segera disahkan. Ia mendesak pemerintah bersungguh-sungguh menyelesaikan RUU JPSK. "Target 2016, bukan karena kami, tapi Menkeu belum siap.

"Tanpa JPSK, biaya yang diperlukan untuk menanggulangi krisis akan sangat besar, seperti yang terjadi pada periode 1997-1998. Kemudian krisis kembali terjadi pada 2007-2008, walau tidak separah dekade sebelumnya.

Kepercayaan tergerus
Indeks harga saham gabungan (IHSG) kemarin melorot ke posisi 4.899,88, anjlok 115,1 poin atau hampir 3%. Penurunan itu melanjutkan kinerja pada hari sebelumnya yang ditutup turun 85,58 poin ke level 5.014,99.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Ito Warsito mengklaim penurunan IHSG masih sejalan dengan arah pergerakan bursa saham regional maupun global yang memang menurun. Namun, bila dibandingkan dengan posisi awal tahun, IHSG maupun nilai tukar rupiah mencatatkan pelemahan tertinggi di antara sejumlah negara ASEAN (lihat grafik).

Ekonom Indef Aviliani menilai investor belum melihat kepastian situasi perekonomian di Indonesia. Kondisi itu dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan jangka pendek.

Pemerintah harus meningkatkan kepercayaan dengan membenahi kondisi perekonomian yang mendasar. Itu antara lain mengatasi kenaikan laju inflasi, menjaga APBN agar tidak jebol oleh tingginya defisit, serta merealisasikan proyek infrastruktur.

"Mereka (investor) butuh kepastian," ujar Aviliani kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui ada sentimen negatif yang berasal dari dalam negeri seiring dengan melemahnya perekonomian Indonesia. Ia menjanjikan pemerintah akan terus berupaya untuk menjaga investasi dan memacu pertumbuhan ekonomi.

"Tapi tentu tidak mungkin mengubah secepat itu, karena ini kan sebabnya dari luar juga." (Bow/Jay/Arv/Ant/E-1)