Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MENKO Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) per 25 Juni sudah mencapai Rp143,14 triliun. Capaian itu sekitar 56,58% dari target penyaluran pada tahun ini sebesar Rp253 triliun.
Jumlah tersebut diberikan kepada 3,87 juta debitur, dengan outstanding per Agustus Rp283 triliun dan non performing loan 0,88%.
Serapan KUR yang cukup baik tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional yang berangsur pulih. Di samping itu, pemerintah juga terus memberikan stimulus berupa suku bunga yang rendah, yakni 3%, hingga akhirnya direspons positif oleh pelaku usaha.
"Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden, yang meminta agar penyaluran KUR dipercepat dan dipermudah. Jangan ada regulasi yang menghambat pelaku usaha memperoleh pinjaman," ujar Airlangga seusai mengikuti rapat terbatas secara virtual, Senin (26/7).
Baca juga: BPS: Ekspor Pertanian Pada Juni 2021 Naik Sebesar 33,04 Persen
Lebih lanjut, dia menjabarkan realisasi KUR di sektor pertanian. Hingga akhir semester I 2021, penyaluran pinjaman ke bidang tersebut mencapai Rp42,7 triliun, atau 60% dari target yang ditetapkan Rp70 triliun.
Pemerintah tengah mendorong sektor pertanian agar terus bertumbuh. Di tengah pandemi covid-19, kinerja industri agrikultur justru mengalami peningkatan cukup pesat. Tecermin dari kontribusi terhadap PDB yang semula hanya 12,09% pada 2019, kemudian menjadi 15,01% pada 2020.
Ke depannya, pemerintah siap melakukan terobosan dengan membuka KUR per klaster pertanian. Dimulai dari padi, jagung, jeruk, tebu, sawit, tanaman hias, kopi, hingga porang. Sehingga, pengembangan komoditas dilakukan secara terkonsentrasi dan terbangun ekosistem yang baik.
Baca juga: Semester I 2021, Defisit Anggaran Capai Rp283,2 Triliun
Nantinya, Kementerian BUMN juga turun tangan dengan memberikan pendampingan kepada kelompok tani yang melakukan pinjaman. Adapun, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meyakini serapan KUR untuk sektor agrikultur akan mencapai target yang ditetapkan.
"Karena kita melihat musim tanam. Nanti sudah masuk musim tanam kedua pada Agustus dan pada proses itu akan lebih banyak kami dorong," jelas Syahrul.
Saat ini, pihaknya tengah fokus membangun korporasi yang mewadahi pekerja tani dari hulu sampai hilir. Langkah itu diyakini membuat industri tersebut bergerak lebih cepat di masa mendatang.(OL-11)
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan, pihaknya tidak perlu mengeluarkan peraturan baru untuk memberikan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Puluhan mitra agen dari perusahaan jasa ekspedisi terkemuka di Indonesia, Lion Parcel (PT Lion Express) diberangkatkan berlibur ke Jepang.
BNI berkomitmen untuk terus mempercepat penyaluran permodalan berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan BNI Wirausaha (BWU) kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ada hambatan-hambatan yang dialami oleh para usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh pinjaman dana kredit usaha rakyat (KUR) dari pemerintah.
Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM bidang Hubungan Antar Lembaga Riza Damanik mengatakan perlu ada terobosan yang dilakukan agar penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai target.
TENAGA Penyuluh Pertanian di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) sangatlah kurang.
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved