Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH memperkirakan realisasi defisit anggaran pada 2021 lebih kecil dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara nominal, defisit diproyeksikan mencapai Rp939,6 triliun, atau lebih rendah dari target sebesar Rp1.006,4 triliun.
“Kita perkirakan akhir tahun defisitnya di bawah itu (alokasi APBN), yaitu Rp939,6 triliun. Ini suatu yang bagus. Artinya APBN tetap bisa responsif membantu rakyat, dunia usaha dan menangani covid-19. Namun, kita bisa mengurangi dan menjaga defisit dengan hati-hati,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, Senin (12/7).
Perkiraan turunnya defisit anggaran juga dilandasi perhitungan pemerintah pada pendapatan negara, yang diperkirakan mencapai Rp1.760,7 triliun. Proyeksi itu lebih tinggi dari yang target penerimaan APBN, yakni Rp1.743,6 triliun.
Baca juga: Menkeu: Utang Pemerintah Juga Bantu Sektor Perbankan
Kenaikan pendapatan negara dikarenakan pemerintah turut mencermati berbagai pos penerimaan, yang diprediksi lebih tinggi dari target. Penerimaan kepabeanan dan cukai misalnya, diperkirakan mencapai Rp224,1 triliun, atau lebih tinggi dari target APBN sebesar Rp215 triliun.
Lalu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan mencapai Rp357,7 triliun, atau naik Rp59,5 triliun dari target, yakni Rp298,2 triliun. Sedangkan penerimaan yang berasal dari hibah, diperkirakan mencapai Rp2,7 triliun, atau naik dari target sebesar Rp0,9 triliun.
Adapun penerimaan pajak yang diperkirakan lebih rendah dari target APBN. Kementerian Keuangan memperkirakan penerimaan pajak pada 2021 hanya mencapai Rp1.1763,4 triliun, atau lebih rendah dari yang target sebesar Rp1.229,6 triliun.
Baca juga: Presiden: Rencana Kerja 2022 masih Berkutat Pada Pemulihan Ekonomi
“Tentu proyeksi ini sangat tergantung pada kondisi ekonomi dan covid-19. Terutama nanti terlihat di perpajakan. Saya berharap kondisi ekonomi akan tetap pulih dan kuat. Sehingga target penerimaan perpajakan yang ditargetkan tumbuh 9,7% berdasarkan outlook, betul-betul bisa tercapai,” jelas Ani, sapaan akrabnya.
Sedangkan dari sisi belanja negara, pemerintah memprediksi hingga akhir tahun realisasinya mencapai Rp2.700,4 triliun. Itu lebih rendah Rp49,7 triliun dari target sebesar Rp2.750 triliun. Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat, yang diprediksi mencapai Rp1.929,6 triliun, atau lebih rendah dari target, yakni Rp1.954,5 triliun.
Kemudian, Trnasfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) diperkirakan mencapai Rp770,8 triliun, atau lebih rendah dari postur APBN sebesar Rp795,5 triliun. Ani menekankan pemerintah berupaya menjadikan APBN sebagai alat untuk mengatasi pandemi covid-19, sekaligus mendorong pemulihan ekonomi nasional.(OL-11)
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada empat hal krusial ketika mulai menjadi Kepala Negara nantinya.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved