Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH memperkirakan realisasi defisit anggaran pada 2021 lebih kecil dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara nominal, defisit diproyeksikan mencapai Rp939,6 triliun, atau lebih rendah dari target sebesar Rp1.006,4 triliun.
“Kita perkirakan akhir tahun defisitnya di bawah itu (alokasi APBN), yaitu Rp939,6 triliun. Ini suatu yang bagus. Artinya APBN tetap bisa responsif membantu rakyat, dunia usaha dan menangani covid-19. Namun, kita bisa mengurangi dan menjaga defisit dengan hati-hati,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, Senin (12/7).
Perkiraan turunnya defisit anggaran juga dilandasi perhitungan pemerintah pada pendapatan negara, yang diperkirakan mencapai Rp1.760,7 triliun. Proyeksi itu lebih tinggi dari yang target penerimaan APBN, yakni Rp1.743,6 triliun.
Baca juga: Menkeu: Utang Pemerintah Juga Bantu Sektor Perbankan
Kenaikan pendapatan negara dikarenakan pemerintah turut mencermati berbagai pos penerimaan, yang diprediksi lebih tinggi dari target. Penerimaan kepabeanan dan cukai misalnya, diperkirakan mencapai Rp224,1 triliun, atau lebih tinggi dari target APBN sebesar Rp215 triliun.
Lalu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan mencapai Rp357,7 triliun, atau naik Rp59,5 triliun dari target, yakni Rp298,2 triliun. Sedangkan penerimaan yang berasal dari hibah, diperkirakan mencapai Rp2,7 triliun, atau naik dari target sebesar Rp0,9 triliun.
Adapun penerimaan pajak yang diperkirakan lebih rendah dari target APBN. Kementerian Keuangan memperkirakan penerimaan pajak pada 2021 hanya mencapai Rp1.1763,4 triliun, atau lebih rendah dari yang target sebesar Rp1.229,6 triliun.
Baca juga: Presiden: Rencana Kerja 2022 masih Berkutat Pada Pemulihan Ekonomi
“Tentu proyeksi ini sangat tergantung pada kondisi ekonomi dan covid-19. Terutama nanti terlihat di perpajakan. Saya berharap kondisi ekonomi akan tetap pulih dan kuat. Sehingga target penerimaan perpajakan yang ditargetkan tumbuh 9,7% berdasarkan outlook, betul-betul bisa tercapai,” jelas Ani, sapaan akrabnya.
Sedangkan dari sisi belanja negara, pemerintah memprediksi hingga akhir tahun realisasinya mencapai Rp2.700,4 triliun. Itu lebih rendah Rp49,7 triliun dari target sebesar Rp2.750 triliun. Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat, yang diprediksi mencapai Rp1.929,6 triliun, atau lebih rendah dari target, yakni Rp1.954,5 triliun.
Kemudian, Trnasfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) diperkirakan mencapai Rp770,8 triliun, atau lebih rendah dari postur APBN sebesar Rp795,5 triliun. Ani menekankan pemerintah berupaya menjadikan APBN sebagai alat untuk mengatasi pandemi covid-19, sekaligus mendorong pemulihan ekonomi nasional.(OL-11)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved