Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan defisit APBN hingga akhir Mei 2021 menjadi Rp219,3 triliun. Angka ini setara dengan 1,32% terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan target defisit tahun ini sekitar Rp1.006,4 triliun.
Defisit tersebut juga tumbuh 22,24%, jika dibandingkan periode Mei 2020 sebesar Rp179,4 triliun atau 1,16% dari PDB. "Pada Mei 2021, defisit APBN Rp219 triliun atau 1,32% dari PDB," ungkap Ani, sapaan akrabnya, dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI secara virtual, Senin (21/6).
Lebih lanjut, dia menjelaskan pendapatan negara mencapai Rp726,4 triliun, atau naik 9,31% dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp664,6 triliun. Adapun pendapatan negara per Mei 2021 sudah 41,66% dari target APBN, yakni Rp1.743,6 triliun.
Baca juga: Covid-19 Menggila, Ekonom Sarankan Lockdown
Untuk penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) realisasinya sebesar Rp558,9 triliun, atau naik 6,2% dari Mei 2020. Serta, sudah memenuhi 41,69% dari pagu Rp1.742,7 triliun pada tahun ini.
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat Rp167,6 triliun, atau naik 22,36% dari Mei 2020. Kemudian belanja negara per Mei 2021 sudah terealisasi Rp945,7 triliun, atau naik 12,05% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Baca juga: Menkeu: Proyeksi Ekonomi Kuartal II 2021 Terancam Gagal
Jika dirinci, belanja pemerintah pusat Rp647,6 triliun, atau naik 20,53% dari periode yang sama tahun lalu. Lalu, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) terealisasi Rp298 triliun, atau turun 2,8% dari Mei 2021. Terdiri dari transfer ke daerah Rp275,7 triliun atau turun 0,73%, kemudian dana desa Rp 22,3 triliun atau turun 22,64%.
Hingga akhir Mei 2021, pembiayaan pemerintah sudah mencapai Rp309,3 triliun. Namun, angka ini menurun jika dibandingkan Mei 2020 sebesar Rp357,9 triliun.
"Pembiayaan kita sudah Rp309,3 triliun, karena memang melakukan pembiayaan front loading dalam mengantisipasi kenaikan suku bunga atau inflasi di AS," pungkas Bendahara Negara.(OL-11)
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada empat hal krusial ketika mulai menjadi Kepala Negara nantinya.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved