Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Perdagangan Muhammad Lutfi mendorong sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mengoptimalkan anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menembus Rp300 triliun.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa anggaran tersebut dikelola Kementerian UKM dan Koperasi. Bahkan, KUR untuk sektor UMKM diberikan tanpa jaminan.
"Kementerian UMKM dan Koperasi ini memiliki kekuatan anggaran yang luar biasa sebesar Rp 300 triliun, untuk KUR yang tidak memerlukan jaminan," ujar Lutfi dalam diskusi virtual, Senin (14/6).
Baca juga: Presiden Perintahkan Percepatan Digitalisasi UMKM
Dengan anggaran sebesar itu, Lutfi optimistis pelaku UMKM bisa bangkit di tengah pandemi covid-19. Dia pun mendorong pelaku UMKM informal untuk naik kelas menjadi formal, sehingga mendapatkan KUR tersebut.
Lutfi kemudian menceritakan perjalanannya sebagai pengusaha. Dia sempat mengalami pinjaman dari perbankan yang memiliki syarat jaminan ketat. Hal itu dinilai membebankan pengusaha.
"Pas kami jadi pengusaha ingin pinjam (modal) Rp 75 juta, harus memberikan jaminan 100% daripada pinjamannya. Jadi, industri UMKM ini perlu didorong dan dikuatkan," imbuh Lutfi.
Baca juga: OJK Sebut Restrukturisasi Kredit Semakin Melandai
Selain itu, perdagangan daring lintas negara juga harus dimaksimalkan pelaku UMKM. Perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) harus bisa memberikan manfaat bagi pelaku usaha. Peluang transaksi perdagangan makanan dan minuman di Indonesia sebesar Rp4.600 triliun, baru terserap Rp18 triliun dari layanan daring.
"Perdagangan online lintas negara memang tidak bisa dielakkan. Disrupsi ini harus membawa keuntungan dan terobosan baru menciptakan pelaku usaha yang tangguh," tandasnya.(OL-11)
Ada tujuh jenis barang impor yang akan menjadi sasaran satgas di antaranya tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik dan tekstil
MENDAG resmikan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor untuk memberantas barang-barang ilegal dari luar negeri, Jumat (19/7).
DAMPAK Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 menyebabkan 11 ribu buruh dari industri tekstil dan produk tekstil (TPT) terkena PHK.
KEMENTERIAN Perdagangan (Kemendag) akan membentuk satuan tugas (satgas) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk menghadang banjirnya produk impor ilegal.
Pengecekan SPPBE ini merupakan kolaborasi semua pihak, termasuk Kementerian Perdagangan.
Kemendag akan mengadakan pameran dagang internasional, Trade Expo Indonesia 2024 ke-39 pada 9-12 Oktober.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan, pihaknya tidak perlu mengeluarkan peraturan baru untuk memberikan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Puluhan mitra agen dari perusahaan jasa ekspedisi terkemuka di Indonesia, Lion Parcel (PT Lion Express) diberangkatkan berlibur ke Jepang.
BNI berkomitmen untuk terus mempercepat penyaluran permodalan berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan BNI Wirausaha (BWU) kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ada hambatan-hambatan yang dialami oleh para usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh pinjaman dana kredit usaha rakyat (KUR) dari pemerintah.
Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM bidang Hubungan Antar Lembaga Riza Damanik mengatakan perlu ada terobosan yang dilakukan agar penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai target.
TENAGA Penyuluh Pertanian di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) sangatlah kurang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved