Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
STUDI terbaru South Pole yang didanai Bank Dunia menunjukkan, membangun rumah ramah lingkungan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia tidak secara signifikan meningkatkan biaya konstruksi. Namun, investasi seperti itu dapat menghemat penggunaan energi dan juga air yang berujung pada pengurangan tagihan air dan listrik secara signifikan.
”Manfaat pembangunan perumahan hijau berpenghasilan rendah bagi lingkungan dan masyarakat berpenghasilan rendah tidak bsia diragukan lagi. Pemerintah berencana untuk membangun perumahan keberlanjutan sebagai inti dari program rumah yang terjangkau dan akan terus mendukung pembangunan konstruksi hijau di seluruh negeri, selain Program Satu Juta Rumah,” kata Eko Heri Poerwanto, Direktur Jenderal Pembiayaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kamis (27/5).
Dukungan kepada Pemerintah Indonesia untuk membangun dan menyediakan rumah ramah lingkungan yang terjangkau merupakan salah satu perhatian khusus Bank Dunia.
“Untuk itu, bersama dengan partner kami - Kementerian PUPR, dan melalui National Affordable Housing Program (Program Rumah Murah Nasional), kami mengambil langkah besar ke depan menuju tujuan tersebut dengan berkomitmen mendukung pengembangan 2.500 rumah hijau. Ke depan, kami berharap Pemerintah Indonesia terus mendukung pengembangan perumahan bersubsidi yang terjangkau secara berkelanjutan,” kata Zhang Ming, World Bank Practice Manager.
Penyediaan perumahan dengan harga terjangkau dan peningkatan efisiensi energi bangunan sangat penting untuk menjawab tantangan masyarakat di Indonesia dan dalam membangun dunia yang lebih hemat sumber daya dan tahan iklim.
Baca juga : Wika tidak Bagi Dividen meski Raih Laba Rp185,77 Miliar
Salah satu cara untuk memperkenalkan aspek keberlanjutan atau hijau pada konstruksi perumahan berpenghasilan rendah di Indonesia adalah melalui partisipasi dalam skema sertifikasi bangunan hijau, seperti EDGE.
EDGE adalah sertifikasi dan standar bangunan hijau global yang dikembangkan untuk negara berkembang oleh International Finance Corporation (IFC), bagian dari Grup Bank Dunia. EDGE berfokus pada pengurangan konsumsi energi dan air secara strategis dengan menawarkan sertifikasi untuk bangunan hemat energi yang memenuhi persyaratannya dan telah mensertifikasi bangunan seluas 880.000 meter persegi di negara berkembang.
Untuk mendapatkan sertifikasi EDGE, perumahan MBR perlu dirancang sedemikian rupa sehingga membantu mengurangi konsumsi air dan energi dan memastikan emisi CO2 yang lebih rendah dibandingkan dengan perumahan konvensional. Penghematan keseluruhan harus mencapai setidaknya 20% untuk mencapai 'EDGE Standard' dan 40% untuk sertifikasi 'EDGE Advanced'.
“Meningkatnya kesadaran terhadap perubahan iklim dan populasi yang berkembang pesat di seluruh Indonesia dan Asia Tenggara berarti bahwa sekarang, kota-kota harus mempercepat inisiatif rendah karbon dan tahan iklim - seperti yang diperjuangkan oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia. Kami senang dapat berkontribusi pada upaya ini melalui pekerjaan kami pada studi perumahan hijau berpenghasilan rendah, ”kata Gaetan Hinojosa, Kepala Penasihat Pembiayaan Iklim di South Pole.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengambil peran untuk mempercepat serapan hunian hijau. Pada April 2021, telah diluncurkan Peta Jalan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau Nasional dan Peraturan Menteri tentang Penilaian Kerja Bangunan Gedung Hijau. (RO/OL-7)
BP Tapera menyelenggarakan evaluasi kinerja bank penyalur Pembiayaan Tapera Periode 1 dan FLPP Periode Q-2 Tahun 2024 pada 22-23 Juli 2024 di Jakarta.
Pelaku usaha properti di Provinsi Aceh mendesak agar perbankan konvensional diizinkan kembali beroperasi di wilayah tersebut.
Sebanyak 497 unit rumah subsidi berkualitas dibangun di wilayah Soreng Bandung untuk membantu program satu juta rumah milik pemerintah.
Kepastian kuota tambahan FLPP juga berhubungan dengan kepercayaan publik terhadap program pemerintahan mendatang.
Fasilitas pembiayaan perumahan yang diberikan pemerintah bagi MBR rupanya sudah ada sejak lama misalnya FLPP, lalu apa bedanya dengan Tapera
Direktur Ekonomi Digital dari Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Celios) Nailul Huda berpendapat bahwa kontribusi iuran Tapera mungkin belum cukup efektif dalam mengatasi
Pada semester I 2023 pencari properti usia 25 sampai 34 tahun atau yang termasuk dalam generasi Milenial meningkat 78,5%.
Agunan adalah aset atau barang berharga yang dijadikan jaminan saat melakukan pinjaman uang melalui bank atau lembaga keuangan lainnya.
Rumah bergaya klasik Eropa menjadi rumah elegan yang tidak akan tergerus zaman dan diminati peminat di kelasnya, terlebih keluarga muda mapan.
INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (25/7) sore ditutup turun mengikuti pelemahan bursa saham kawasan Asia dan global.
Efek buruk dari rumah yang negatif bisa memicu permasalahan rumah tangga seperti terjadi perselingkuhan, KDRT, tidak harmonis dan saling tidak mengerti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved