OPEC Sambut Hangat RI

SELURUH negara anggota Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) mendukung rencana Indonesia untuk kembali menjadi anggota penuh OPEC.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said lewat siaran persnya, kemarin.

Dalam forum OPEC di Wina, Austria, pertengahan pekan ini, Sudirman menyatakan keinginan pemerintah Indonesia untuk kembali menjadi anggota penuh. Sejak 2009 hingga saat ini, status Indonesia ialah suspended.

Dukungan negara-negara anggota OPEC tersebut diungkapkan secara langsung oleh Menteri Perminyakan Arab Saudi Ali Al-Naimi dalam bilateral meeting antara delegasi Indonesia dan Arab Saudi. "Delegasi Pemerintah Arab Saudi mengapresiasi dan sangat mendukung keputusan pemerintah Indonesia yang berkeinginan untuk kembali menjadi anggota OPEC karena Indonesia merupakan merupakan salah satu pendiri OPEC," ungkap Al-Naimi.

Masih dalam kesempatan itu, Arab Saudi menyatakan akan mendorong perusahaan minyak nasionalnya, Saudi Aramco, untuk berinvestasi dalam pembangunan kilang di Indonesia. Itu agar dapat menjamin kontinuitas pasokan jangka panjang bagi Indonesia sebagai konsumen dan Arab Saudi sebagai produsen minyak mentah.

"Arab Saudi merupakan pemasok terbesar minyak mentah untuk Indonesia. Pada 2014, Arab Saudi memasok hingga 40 juta barel. Oleh karena itu, dukungan dan kerja sama dengan Arab Saudi memiliki peran sangat strategis bagi Indonesia," tutur Sudirman.

Sebelumnya, Sudirman memang pernah mengungkapkan, selain untuk meningkatkan interaksi dengan pasar, kehadiran Indonesia dalam OPEC juga demi mengamankan pembelian minyak impor lewat kontrak jangka panjang "Sekarang masih mayoritas spot," tuturnya.

Di kesempatan berbeda, peneliti Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Maxensius Tri Sambodo menilai tidak masalah bila Indonesia kembali menjadi anggota OPEC, meski saat ini sudah menjadi net importir. Masuknya kembali Indonesia dipandang Maxensius berguna agar Indonesia bisa memperoleh harga murah dalam pembelian minyak mentah. Apalagi, saat ini pengadaan minyak mentah dan BBM sudah tidak lagi melalui trader dari Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), tapi langsung dilakukan oleh Integrated Supply Chain (ISC) PT Pertamina.

"Kita kan pembeli besar. Kita harus punya kekuatan pembeli besar juga. Sekarang kalau kita kembali ke OPEC memberikan keuntungan, ya kenapa tidak?" imbuhnya.

Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi meminta pemerintah harus membenahi terlebih dulu tata kelola migas nasional jika mau menjadi anggota penuh OPEC lagi, termasuk meningkatkan produksi. "Indonesia keluar dari OPEC, mau masuk lagi, mimpi di siang bolong. Kalau jadi peninjau, enggak masalah," pungkasnya.

Insentif
Di lain hal, pemerintah mewacanakan adanya pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) sebesar 5.239,8 megawatt (Mw), mencakup energi geotermal, bioenergi, air, laut, surya, dan angin.

Maxensius mengatakan harus ada strategi khusus untuk mengembangkan dan melaksanakan proyek-proyek besar lima tahun mendatang itu. Perbankan nasional, ujarnya, termasuk bank pembangunan daerah, harus didorong untuk lebih intens mendanai pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT. "Ini untuk membuka ruang kepada para pengusaha lokal dan daerah. Jangan perbankan hanya mau main di sektor properti," sindirnya.

Pemerintah juga ia harapkan memberi insentif bagi pengusaha kecil yang ingin membangun proyek EBT.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyatakan pemerintah memang sedang menyiapkan insentif untuk proyek berbasis EBT, yakni matching fund. Insentif itu dimaksudkan untuk membantu badan usaha mendapatkan pendanaan komersial dalam membangun proyek EBT.

Wacana itu akan memakai bujet APBN 2016 dan saat ini sedang disusun mekanisme sekaligus besaran anggarannya. Anggaran itu akan masuk rencana pagu Rp150 triliun Kementerian ESDM. (E-2)