Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MENTERI Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengajak investor untuk datang ke Indonesia dengan membawa teknologi dan modal. Sementara untuk perizinan dan lokasi industri, pihaknya menegaskan bahwa seluruhnya diurus oleh pemerintah.
“Dengan tagline yang baru, silakan investor bawa teknologi, capital dan sebagian modal. Nanti izinnya, lokasi industrinya, biarlah negara yang ikut hadir mengurusnya. Ini sebuah kerja sama yang baik antara pelaku usaha dan pemerintah,” ungkap Bahlil dalam acara Indonesia Investment Forum secara virtual, Kamis (27/5).
Baca juga: Luhut : Negara Kesulitan Cari Investasi US$1Miliar
Menurutnya, ada sejumlah alasan yang menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan investasi. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang masih lebih baik dibandingkan negara G20 lainnya. Selama 2020, perekonomian Indonesia minus 2,19% dan mulai mengalami pemulihan di kuartal I 2021 menjadi minus 0,74%.
“Pertumbuhan ekonomi tersebut lebih baik dibandingkan negara lain di Asia Tenggara. Bahkan, pertumbuhan GDP kita dibandingkan G20 lebih baik. Kita nomor dua setelah Tiongkok,” tegas Bahlil.
Dari sisi investasi, lanjut dia, total investasi yang masuk ke Indonesia selama 2020 sebesar Rp827 triliun. Hal ini menandakan Indonesia masih diminati investor asing dari sejumlah negara.
Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Mulai dari perikanan, pertambangan, hingga kehutanan, yang memiliki potensi untuk dikembangkan. “Kita juga mulai bangun green energy dengan power plant tenaga air. Ini jadi salah satu daya tarik sendiri,” imbuhnya.
Baca juga: Ada Silpa Rp254 Triliun, Kemenkeu: Kas Pemerintah Aman
Indonesia juga melakukan reformasi regulasi dengan UU Cipta Kerja, yang memberikan perbaikan bagi iklim investasi. Sehingga, lanjut Bahlil, pengusaha mendapatkan kepastian, kemudahan, efisiensi dan transparansi.
“Dulu kita harus akui Indonesia regulasinya tidak terpusat. Persoalan perizinan sekarang di 18 K/L, yang mengeluarkan izin melalui OSS dikelola Kementerian Investasi/BKPM. Saya kira dengan cara seperti ini, pasti akan jauh lebih memudahkan bagi investor," tandas Bahlil.(OL-11)
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada empat hal krusial ketika mulai menjadi Kepala Negara nantinya.
Situasi perekonomian dalam negeri masih terancam krisis perlu diperhatikan. Industri dalam negeri saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, seperti penutupan pabrik
BKPM mencatat realisasi investasi yang masuk ke Indonesia selama periode Januari-Juni 2024 atau semester I 2024 mencapai Rp829,9 triliun.
INVESTASI Korea Selatan ke Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sekitar US$14 miliar atau setara Rp229,51 triliun. Angka investasi ini lebih banyak mengarah ke sektor hilirisasi.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai anggaran KL di tahun depan akan mengalami penurunan rerata 10% hingga 20%.
Staf Khusus Kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa menuturkan sampai saat ini pihaknya belum menerima keluhan dari pelaku usaha terkait kendala proses perizinan di sistem OSS.
Bahlil Lahadalia diminta penjelasan terkait belum adanya suntikan modal dari asing untuk mendanai proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved