Program SIKOMANDAN Dongkrak Keberhasilan IB dan Populasi Kerbau

KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menyebut pengembangan Inseminasi Buatan (IB) telah berhasil sejak 2015. Sejak 2000, pemerintah terus melakukan penyempurnaan program dan kegiatannya dalam rangka peningkatan populasi sapi dan kerbau dalam negeri.  Penyempurnaan ini didasari oleh keinginan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negeri dengan merangkul usaha peternakan rakyat, selain untuk mengurangi pasokan impor secara bertahap.

Dimulai dari awal 2000 dengan Program Swasembada Daging Sapi, dilanjutkan dengan upaya peningkatan kelahiran melalui Gertak Birahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) tahun 2015-2016. Kemudian dilanjutkan lagi dengan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) pada 2017-2019, dan disempurnakan menjadi kegiatan SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri) mulai 2020. Tingkat keberhasilan IB juga turut merangkak naik.

Direktur Jenderal PKH, Nasrullah menyampaikan, realisasi akseptor dan pelayanan IB sepanjang 2021 juga mencapai angka positif. Dari target tahunan, capaian akseptor dan IB yang telah dilakukan inseminasi sampai per 6 Mei 2021 mencapai 36,73% dari 34 provinsi di Indonesia. "Total akseptor sebanyak 1.469.349 ekor dan pelayanan inseminasi buatan telah berhasil mencapai 1.667.084 dosis," ujar Dirjen PKH, Nasrullah.

Baca Juga: Kementan Subsidi Distribusi untuk Stabilkan Pasokan & Harga Jagung

Sementara untuk pemeriksaan kebuntingan ternak mencapai 1.110.132 ekor. Dan yang bunting sudah sebanyak 912.498 ekor dari target tahun 2021 sebanyak 2.714.283. Sedangkan, total ternak yang lahir sampai 6 Mei 2021 sudah sebanyak 792.227 dari 34 provinsi. ''Tentunya kami akan tetap melakukan peningkatan kelahiran, peningkatan produktifitas, pengendalian penyakit hewan, reproduksi, penjaminan keamanan, mutu pangan, serta proses distribusi dan pemasaran," papar Nasrullah.

Dijelaskan, Program Upsus Siwab yang sekarang bernama SIKOMANDAN telah berhasil mendorong percepatan populasi sapi dan kerbau. Dalam tiga tahun (2017-2020) pelaksanaan kegiatan ini realisasi pelayanan IB dari 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2019 mencapai 12.718.847 perkawinan yang terdiri dari 11.550.505 akseptor.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara serentak pada seluruh wilayah telah menunjukan bahwa perkawinan IB sudah dapat diterima oleh para peternak, baik pada daerah pengembangan secara intensif, semi intensif dan ekstensif yang ditunjukkan dengan capaian pelayanan IB sebesar 127,18% dan capaian akseptor yang dilayani mencapai 115,50%.

Baca Juga: RI Raih Sertifikat Re-Akreditasi Laboratorium Referensi ASEAN

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan optimalisasi reproduksi melalui perkawinan IB ini ditunjang dengan penyediaan bahan, alat dan sarana, seperti semen beku, N2 cair, kontainer dan alat lainnya yang memadai serta adanya biaya operasional untuk petugas dalam setiap pelayanan IB, PKB dan pelaporan kelahiran. Untuk menghindari kerugian peternak akibat dari perkawinan IB, setiap ternak yang telah dilakukan IB harus diperiksa kebuntingan (PKB). Yaitu setelah 3 bulan pelaksanaan IB.

Dari PKB yang dilakukan pada periode April 2017 sampai dengan Maret 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap akseptor sebanyak 7.671.758 ekor dengan akseptor bunting sebanyak 6.538.450 ekor yang berarti dengan akurasi pemeriksaan mencapai 85,23%. Sementara hasil kelahiran pada periode 2017-2020 menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Yaitu dengan jumlah kelahiran sebanyak 7.760.194 ekor, atau mencapai 88,88% dari akseptor bunting.

Selama tiga tahun kelahiran meningkat 48,81%. Ini menunjukkan bahwa arah pelaksanaan kegiatan sudah tepat dalam mempercepat pertambahan populasi. Hal ini juga diperkuat dengan tingkat kelahiran yang dicapai selama pelaksanaan program ini yang ditunjukkan dari jumlah kelahiran dibandingkan dengan jumlah akseptor IB juga mengalami kenaikan. Yaitu dari 38,54% pada 2017 naik menjadi 50,49% pada 2018 dan mencapai 63,27% pada 2019.

Jumlah kelahiran ternak sapi dan kerbau pada kurun waktu 2017 sampai 2020 adalah 7.760.194 ekor. Apabila dikalikan dengan harga anak sapi per ekor Rp6 juta, maka pendapatan peternak dari SIKOMANDAN adalah Rp46,5 triliun.

"Salah satu kegiatan ekspos atau gebyar pameran hasil-kegiatan SIKOMANDAN adalah panen anak sapi atau output peningkatan kelahiran. Harapannya SIKOMANDAN bisa berdampak positif meningkatkan populasi ternak dan akhirnya kesejahteraan peternak akan meningkat," harap Nasrullah.

Adapun, jumlah anggaran setiap tahunnya bisa dikatakan menurun. Pada 2017 anggaran dari IB, PKB dan Kelahiran totalnya sebesar Rp622.422.375, pada 2018 turun menjadi Rp441.891.774, di 2019 kembali turun ke Rp356.514.905 dan pada 2020 turun lagi menjadi Rp236.131.271.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) juga mengatakan bahwa upaya peningkatan populasi sapi dan kerbau lokal melalui SIKOMANDAB merupakan salah satu bagian komitmen pemerintah untuk mengurangi dominasi impor daging sapi dan kerbau di Indonesia.

“Salah satu upaya menggenjot dan meningkatkan populasi sapi lokal adalah melalui optimalisasi program inseminasi buatan secara massal yang telah dilakukan dari tahun 2017 hingga kini,” ungkapnya.

SYL berharap dalam beberapa tahun ke depan produksi ternak sapi dan kerbau dalam negeri terus mengalami peningkatan, sejalan dengan keberhasilan SIKOMANDAN. Program SIKOMANDAN merupakan lanjutan dari program UPSUS SIWAB yang sudah berjalan sejak 2017 sampai dengan 2019, dan setelah 2020 menjadi SIKOMANDAN.

Program ini didasari oleh keinginan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negeri dengan merangkul usaha peternakan rakyat, selain untuk mengurangi pasokan impor secara bertahap. Terlebih, sapi potong dan kerbau merupakan salah satu sumber protein hewani yang sangat diminati masyarakat yang sebagian besar diusahakan dalam skala kecil atau sebagai usaha sambilan. Sistem peternakan rakyat sebagai usaha yang terintegrasi dalam sistem usaha tani di pedesaan, mampu menjadi penopang ekonomi keluarga.

Dengan banyaknya peternak yang terlibat pada usaha peternakan, diharapkan kondisi tersebut dapat mempercepat pertumbuhan populasi di samping menumbuhkan ekonomi kerakyatan terutama di pedesaan. Usaha peternakan juga akan mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi hulu dalam penyediaan input produksi dan ekonomi hilir dalam kegiatan distribusi, pemasaran, pengolahan hasil dan jasa keuangan. (RO/OL-10)