Pemerintah Perketat Alokasi Anggaran

PRESIDEN Joko widodo menginginkan seluruh kementerian dan lembaga negara menajamkan efektifitas program dan anggaran pemerintah. Peranan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) ditingkatkan untuk mengawasi seluruh perencanaan program dan budgeting.

“Pemerintah pusat sedang mereview metode penyusunan program dan budgeting. Peran Bappenas semakin ditingkatkan dalam perencanaan. Setiap anggaran bukan lagi berdasarkan money follow function, tapi kepada money follow program,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (14/4).

Pemerintah hanya menyalurkan alokasi anggaran yang cukup besar kepada program-program prioritas. Langkah tersebut merupakan bentuk reformasi pemerintah dalam menetapkan perencanaan program dan penganggaran.

“Kita menyusun alokasi anggaran yang lebih tinggi kepada program-program prioritas . Artinya, tidak bisa mentang-mentang sudah ada fungsinya harus mendapat kenaikan anggaran belanja yang sama. Tidak bisa begitu,” kata Darmin.

Menurut Darmin, tak bisa dipungkiri masih terjadi tradisi lama dalam pengganggaran program. Berbagai fungsi pemerintahan cenderung mendapat persentase kenaikan anggaran tahunan yang dipukul rata. Padahal, efektifitas program program yang sudah berjalan pada instansi tersebut masih patut dipertanyakan.

“Selama ini penganggaran kita lebih cenderung money follow function. Kalau kementerian X dapat berapa persen naiknya, dia akan bagi bagi ke semua fungsi. Ke depan kita ingin enggak bisa begitu. Program prioritaslah yang lebih tinggi dapat kenaikan anggaran,” ujar Darmin.

Di samping itu, pemerintah menyadari penerimaan negara cenderung melambat dalam beberapa tahun terkahir. “Oleh karena itu, dalam situasi penerimaan yang melambat, ya harus lebih pintar-pintar untuk mengalokasikannya. Ya cara paling efektif yang bisa dilakukan alokasikan belanja menurut prioritas,” kata dia.(X-11)